IslamToday ID — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai lonjakan kasus pandemi akibat kebijakan pemerintah yang memberi izin pembukaan tempat wisata.
“Tidak dilarang nya membuka tempat-tempat wisata, sehingga ketika orang-orang tidak mudik pergi wisata. Tempat-tempat wisata sangat luar biasa ramai, bahkan kalau kita melihat video videonya di beberapa tempat di pantai-pantai itu malah seperti ikan pindang. Saya sangat sangat prihatin,” ujar Faisal dalam Narasi Institute Zoominari yang disiarkan ulang oleh Bravos Radio Indonesia, Minggu ( 20 /06/2021).
Kata Faisal, berdasarkan data Mobility Google Index, terlihat mobilitas masyarakat untuk ruang terbuka publik meningkat tajam pada periode Ramadan dan Idulfitri. Bahkan kenaikan ini telah melebihi tingkat mobilitas sebelum pandemi Covid-19.
“Ruang terbuka publik seperti taman, pantai, dermaga ,lapangan olahraga, ruang terbuka publik ya kita bisa melihat bahwa mobilitasnya tajam ( pasca Lebaran). Jadi sebelum terjadinya pandemic kita bisa melihat bahwa ketika PSBB di kuartal kedua bulan April ini mobil-mobil itu turun sekali, sepi” jelasnya.
Terancam Resesi
Jika lonjakan terus menerus terjadi, Faisal khawatir pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah dari target pemerintah. Faisal mengaku pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini hanya tumbuh 5 persen.
Bahkan menurutnya tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan kembali mengalami kontraksi. Meskipun CORE Indonesia memprediksi adanya pertumbuhan Ekonom pada kuartal II 2021 di kisaran 4% sampai 5%, namun jika terus terjadi lonjakan kasus, Ekonomi Indonesia akan kembali terpuruk.
“Pemulihan ekonomi bisa jadi tidak tercapai. Untuk kuartal II 2021, dari CORE Indonesia memang masih memprediksi adanya pertumbuhan ekonomi di kisaran 4% sampai 5%. Namun apabila peningkatan kasus aktif Covid-19 terus berlanjut sampai kuartal III atau IV, ekonomi kita bisa kembali minus,” ujarnya.
Upaya Pencegahan
Ia mengatakan perlu ada evaluasi yang menyeluruh terkait kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekonomi, terutama terkait dengan pelonggaran mobilitas.
Numun Faisal berpesan, untuk tidak lengah terhadap kebijakan yang telah dibuat, sebab dapat berakibat fatal pada sektor kesehatan. Lonjakan yang semakin tinggi bisa saja terjadi bila pemerintah kembali terlena.
“Kita perlu mengevaluasi lagi dari sisi pelonggaran mobilitas. Ada banyak evaluasi apa yang harus kita perbaiki dari sini. Kemudian ketika kebijakannya diumumkan, seperti PPMK mikro dan sebagainya, penegakannya pun tidak boleh lemah,” kata Faisal.
Faisal juga menyarankan kepada pemerintah untuk kembali meningkatkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat ke bawah. Hal ini guna memulihkan ekonomi terutama menggenjot daya beli di kalangan bawah.
Lanjutnya, pemerintah juga harus memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan pemberian stimulus ini wajib diberikan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Juga stimulus untuk menengah ke bawah untuk UMKM terutama yang mikro yang saya rasa masih banyak dari sisi kelemahannya sebut Faisal.
Penulis : Kanzun Dinan/ Arief