IslamToday ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli mengatakan sistem politik Indonesia harus banyak yang diubah misalnya saja menghapus sistem threshold atau ambang batas.
Sebab, menurut Rizal, threshold dapat mebuat para cukong hadir dan menjadi penguasa Negara. Tak hanya itu, threshold juga akan membawa politik Indonesia dikuasai oleh oligarki yang menguntungkan mereka.
“Sistem ini sebetulnya sangat manipulatif , karena penentuan siapa yang boleh jadi calon Bupati gubernur atau presiden ditentukan oleh partai-partai. Kebanyakan calon ini tidak punya uang, perlu Bandar atau cukong yang membayar sewa kepada partai-partai. Jadi begitu calon ketua terpilih pengaruh daripada Bandar cukong sangat kuat,” kata Rizal Ramli dalam kanal Youtube, Refli Harun. Jum’at (25/06/2021)
Menurutnya, para calon ini akan bekerja untuk kepentingan hidup para cukong, seperti memberikan banyak kemudahan peraturan dalam berbisnis hingga mendatangkan investor asing.
“Beberapa tahun terakhir kan kita selalu mendengar ‘demi investor’ demi kepentingan bisnis asing maupun yang besar-besar , jarang sekali pemimpin mengatakan demi rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Untuk ekonomi lebih bagus dan sebagainya perlu investor yang besar, ya diberikan kemudahan, diberikan pembebasan pajak 20 tahun dikurangi royaltinya, dikurangi pajak dan keawajibannya,” jelasnya.
“Sementara rakyat terus menerus dibebani dengan berbagai macam pungutan pajak dan kenaikan harga listrik dan sebagainya,” lanjut Rizal.
Tak hanya itu, sistem threshold ini juga akan memunculkan demokrasi kriminal , pasalnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur tentang ambang batas atau threshold. Untuk itu, Rizal berharap sistem ini dapat dihapus dalam politik Indonesia.
“Hapus demokrasi kriminal. Thresholad tidak ada di UUD Indonesia, dihapus di 48 negara. MK (Mahkamah Konstitusi) jangan beri legitimasi money politics ugal-ugalan dengan melegalkan threshold,” tuturnya.
Ekonomi senior ini menegaskan bahwa kondisi ini harus diubah agar demokrasi Indonesia menjadi bersih dan amanah. Dan menjadikan pemimpin berintegritas. Selain itu, para pejabat yang terpilih, mulai presiden, gubernur atau bupati juga akan bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.
Sebab, dalam pandangannya pemimpin yang memiliki track record bagus atau pemimpin yang berintegritas tinggi tidak akan ikut dalam demokrasi kriminal.
“Bukan untuk bayar bandar, bukan untuk kepentingan yang besar-besar saja, kita harus rombak sistem ini, bongkar sistem ini, karena ini lah yang menghasilkan kualitas pemimpin KW (kualitas) 2, KW 3 bahkan KW 4,” kata Rizal Ramli.
“Tidak mungkin pemimpin dengan kualitas yang bagus, karakter yang kuat, yang memiliki integritas atau track record bisa ikut berkompetisi dalam sistem demokrasi kriminal ini’,” tutupnya.
Penulis kanzun Dinan