(IslamToday ID) – Pemerintah merancang skenario untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sampai dengan 6 pekan. Hal ini menyusul risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi khususnya penyebaran varian baru Delta.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan eskalasi kasus Covid-19 sangat menentukan aktivitas perekonomian. Pemerintah berpandangan kebijakan PPKM darurat harus efektif dan vaksinasi harus diakselerasi.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” tulis bahan paparan Sri Mulyani saat rapat bersama Banggar DPR, Senin (12/7/2021).
Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, sudah menyiapkan beberapa skema jaring pengaman sosial selama PPKM darurat. Diantaranya yaitu memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) tunai yang akan diberikan sekaligus dua bulan untuk 10 juta masyarakat dengan tambahan anggaran Rp 6,1 triliun di semester I.
“Selain itu, perintah Pak Presiden kemarin juga sudah sebutkan ada tambahan dalam bentuk pemberian beras. Jadi kita memberikan kepada 10 juta untuk kelompok penerima PKH, kelompok penerima BST diberikan beras sebesar 10 kg,” katanya.
“Ini total anggarannya Rp 2,5 triliun sekaligus untuk Bulog menggunakan beras yang ada di dalam bidangnya, sehingga mereka bisa terpakai 200.000 ton untuk membantu kelompok masyarakat,” tambah Sri Mulyani seperti dikutip dari Tirto.
Ia melanjutkan, jaring pengaman sosial juga dilanjutkan untuk subsidi listrik. Pemerintah sudah melakukan perpanjangan subsidi listrik, dari yang tadinya 3 bulan diperpanjang menjadi 6 bulan.
“Karena terjadi PPKM darurat akhirnya kita perpanjang lagi menjadi 9 bulan sampai September ini 32,6 juta pelanggan tambahan, untuk alokasinya mencapai Rp 1,91 triliun yang semester I,” kata Sri Mulyani.
Kemudian untuk PKH di kuartal ketiga semuanya akan diberikan Juli. Sri Mulyani mengklaim bantuan-bantuan itu akan membuat rakyat memiliki cukup ketahanan dalam bentuk dana yang langsung ditransfer pada Juli ini untuk tiga bulan ke depan.
“Untuk sembako kami juga minta kepada Kemensos, kami paham Kemensos tengah membenahi DTKS namun juga membutuhkan untuk penyaluran sembako karena anggarannya sudah disediakan Rp 40 triliun dan realisasi sampai Juni masih Rp 17,75 triliun,” terangnya.
Sri Mulyani pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 akan melambat menjadi 4 persen sampai 5,4 persen dan pada kuartal IV-2021 diperkirakan akan tumbuh 4,6 – 5,9 persen. Sehingga secara keseluruhan tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen.
Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 hanya akan mencapai 3,8 persen. Sebelumnya BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,1 – 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen.
“Kami detail menyampaikan dan asesmen awal pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya titik tengah 4,6 persen. PPKM darurat ini dilakukan selama satu bulan dan menurunkan Covid, pertumbuhan ekonomi akan turun sekitar 3,8 persen,” jelas Perry.
Untuk diketahui, sampai dengan Ahad, 11 Juli 2021 kasus pasien Covid-19 bertambah sebanyak 36.197 orang. Sehingga total kumulatif pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 2.527.203 orang.
Pada hari yang sama, terjadi adanya penambahan kasus sembuh sebanyak 32.615 orang sehingga total kumulatif sudah sebanyak 2.084.724 orang berhasil sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19. Adapun kasus meninggal dunia sebanyak 1.007 orang, dengan total akumulasi mencapai 66.464 orang meninggal dunia akibat virus corona. [wip]