(IslamToday ID) – Direktur Maluku Crisis Center (MCC) Ikhsan Tualeka mengkritik keras kebijakan pemerintah yang masih memberi izin masuk tenaga kerja asing (TKA) dari China di tengah situasi pandemi Covid-19.
Ini menyusul ditemukannya seorang TKA China positif Covid-19 saat masuk ke Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku pada Ahad (4/7/2021) lalu. Padahal, status Kota Bula dan Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini merupakan zona hijau.
“Pemerintah Indonesia kerap terlihat kurang berdaulat dan tak punya pilihan jika sedang memenuhi tuntutan para investor China,” kata Ikhsan seperti dikutip dari Republika, Kamis (15/7/2021).
Selain ada kasus TKA China di Bula, Seram Timur, Ikhsan mengatakan berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate diketahui ada 2.811 warga negara asing (WNA) yang mengusulkan untuk tinggal di Maluku Utara. Jumlah itu tercatat mulai Januari hingga Juli 2021.
“Dari data Imigrasi itu, disebutkan total keseluruhan terdiri dari 2.707 pria dan 104 wanita. Didominasi dari China yang berjumlah 2.729 orang, WNA tersebut berasal dari berbagai negara,” ucapnya.
Ikhsan memandang kedatangan TKA tersebut dinilai ironis dan kurang tepat. Sebab saat ini masyarakat Indonesia termasuk di Maluku Raya banyak yang membutuhkan pekerjaan.
“Saat ini WNI sendiri banyak yang terdampak Covid-19, terutama secara ekonomi lantaran sebagian perusahaan dalam negeri terpaksa merumahkan para pekerjanya,” ungkap pengamat Indigo Network tersebut.
Selain itu, Ikhsan juga mendesak agar Pemprov Maluku dan Maluku Utara mengikuti jejak Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) dan masyarakat yang sejak tahun lalu getol menolak masuknya TKA China ke daerahnya di masa pandemi Covid-19.
Kedatangan TKA China tersebut, menurutnya, hanya akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut bagi masyarakat, karena mereka selain dinilai potensial membawa virus ke Indonesia, juga mengambil peluang kerja dari tenaga kerja lokal.
“Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus bisa mendengar aspirasi penolakan, semua itu murni sebagai bagian penting dalam penanggulangan Covid-19. Juga untuk memastikan peluang kerja bagi kelompok usia produktif di daerah yang semakin meningkat seiring masuknya Indonesia di fase bonus demografi,” tuturnya.
Suara penolakan TKA China juga disuarakan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty. Ia meminta pemerintah untuk menghentikan masuknya TKA di tengah-tengah pemberlakuan PPKM darurat.
Penolakan tegas anggota Komisi IV DPR ini disampaikan karena saat pengetatan aktivitas masyarakat lewat kebijakan PPKM, arus masuk TKA asal China di Indonesia terus terjadi.
“Ini tragis. TKA seenaknya masuk di Bula dan wilayah lainnya di Maluku. Diantara mereka ada yang terinfeksi virus Covid-19. Padahal Kota Bula selama ini wilayah hijau,” kata Saadiah seperti dikutip dari laman resmi Fraksi PKS.
Pemerintah Tak Peka
Ia meminta agar pemerintah memiliki empati ketika kebijakan pembatasan ruang gerak dan mobilitas masyarakat dengan pemberlakuan PPKM. Menerima TKA asing masuk di Maluku dan wilayah lainnya di Indonesia menunjukkan pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat.
“Secara tegas pemerintah melakukan pengendalian terhadap gerak dan mobilitas masyarakat. Masyarakat disuruh taat untuk mendukung program PPKM agar pandemi Covid 19 dapat dikendalikan penyebarannya. Tapi pemerintah malah membuka kran masuknya TKA China ke Maluku. Bahkan diantara TKA ada yang terinfeksi covid-19. Pemerintah tidak peka. Tidak punya empati,” kritik politisi perempuan Fraksi PKS ini.
Saadiah menyebut serangan Covid-19 gelombang dua pada dua pekan ini sangat dahsyat. Bahkan, update kasus Covid-19 per Selasa, 13 Juli 2021 tercatat Indonesia berada di peringkat pertama dalam kasus penambahan pasien corona.
“Statistika penambahan pasien karena Covid-19 kian meninggi. Sekarang malah peringkat pertama dalam kasus penambahan pasien corona. Kebijakan PPKM dilakukan untuk mengendalikan penambahan kasus sudah benar. Tapi kebijakan PPKM dibuat tidak berdaya dengan masuknya TKA China ke Indonesia, termasuk di Maluku,” sebutnya.
Ia menantang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menutup seluruh pintu yang memudahkan akses TKA untuk masuk ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Kalau mau PPKM sukses, jangan hanya menuntut masyarakat untuk taat. Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga harus berani mengambil sikap untuk menutup seluruh pintu masuk bagi TKA di Indonesia,” tegas Saadiah.
Penutupan akses bagi TKA, lanjut Saadiah, menjadi ukuran sikap adil pemerintah. Menurutnya, jika Menko Kemaritiman dan Investasi tidak mampu bersikap adil dengan menutup akses untuk TKA masuk di Indonesia, sebaiknya presiden mengambil kendali.
“Otoritas menutup akses bagi TKA ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Sikap adil harus ditunjukkan. Sebaiknya presiden hadir untuk menegaskan sikap negara, menutup seluruh jalur masuk bagi TKA. Negara ini harus menunjukkan empatinya kepada rakyat,” pungkasnya. [wip]