(IslamToday ID) – Provinsi Papua akan menerapkan kebijakan menutup akses keluar masuk atau lockdown untuk menekan penyebaran virus corona mulai Agustus 2021.
Gubernur Papua Lukas Enembe pun meminta kepada masyarakat di provinsi itu agar dapat melakukan persiapan dan mengantisipasi adanya surat edaran terkait rencana itu.
Juru Bicara Gubernur Papua, M Rifai Darus di Jayapura mengatakan ada kemungkinan Pemprov Papua akan menutup akses keluar dan masuk, baik jalur penerbangan maupun perairan.
“Penutupan tersebut diperkirakan akan berlangsung pada 1 Agustus hingga 31 Agustus 2021,” katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/7/2021).
Rifai menjelaskan wacana kebijakan itu akan dibahas dan dimatangkan lebih lanjut pada rapat evaluasi oleh Tim Satgas Covid-19 Provinsi Papua.
“Pada Senin (19/7/2021) Gubernur Papua Lukas Enembe beserta kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia menghadiri rapat terbatas melalui pertemuan virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo berkenaan dengan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan usai rapat terbatas bersama presiden tersebut, Gubernur Lukas Enembe selanjutnya pada hari yang sama mengumpulkan sejumlah pejabat Pemprov Papua dengan agenda pandemi Covid-19 di Provinsi Papua.
“Gubernur Lukas Enembe akan melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Provinsi Papua sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Papua No 440/7736/SET,” katanya.
Ia menambahkan surat edaran tersebut masih berlaku hingga 25 Juli 2021. Untuk itu, Gubernur Papua meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar dapat bersinergi dan bergerak lebih cepat dan tepat guna memastikan situasi pandemi Covid-19 di tanah Papua tidak semakin parah.
“Pada Rabu 21 Juli 2021 direncanakan sebuah rapat oleh Tim Satgas Covid-19 Provinsi Papua atas instruksi gubernur guna membahas evaluasi PPKM mikro yang tengah berlangsung dan akan berakhir pada 25 Juli 2021 nanti,” ujar Rifai.
Oksigen Langka
Provinsi Papua dan Papua Barat mulai mengalami kelangkaan oksigen medis lantaran melonjaknya angka terkonfirmasi positif Covid-19.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua, dr Silwanus Sumule mengatakan kelangkaan terjadi karena permintaan yang meningkat signifikan akibat semakin banyaknya pasien yang membutuhkan, terutama yang terpapar Covid-19.
“Memang betul, ketersediaan oksigen terbatas. Ada ketidaksesuaian antara supply dan demand. Sebenarnya, produksinya tidak menurun, tapi kebutuhan yang meningkat. Itu yang menjadi kendala saat ini dalam penyediaan oksigen medis,” ujar Silwanus via ponselnya, Selasa (20/7/2021).
Ia lalu mencontohkan kendala pemenuhan oksigen yang terjadi di RS Provita, di mana akhirnya pihak manajemen faskes itu harus mengirimkan surat pemberitahuan.
“Ini karena permintaan yang meningkat. Tapi informasi terakhir, yang di RS Provita sudah diatasi oleh teman-teman Polri. Sehingga hari ini sudah ada suplai yang memungkinkan untuk kebutuhan rumah sakit itu,” ujar Silwanus.
Untuk di kota Jayapura selaku ibukota Papua, katanya, terdapat dua rumah sakit milik swasta, tiga RS milik Pemprov Papua, satu RS milik pemerintah kota, dan tiga RS milik TNI- Polri.
Soal tempat produksi oksigen, ia mengaku hanya mengetahui satu tempat saja dari beberapa tempat yang ada di Jayapura. “Satu tempat yang saya tahu itu bisa memproduksi 180 tabung dalam sehari. Dari produksi harian itu, 120 tabung didistribusikan ke RS Dok 2 dan 60 tabung didistribusikan kepada rumah sakit lain,” kata Silwanus.
RS Dok 2 merupakan rumah sakit rujukan utama provinsi dalam penanganan Covid-19 di wilayah Jayapura. Sedangkan di Jayapura, lanjutnya, baru RS Abepura yang sudah bisa memproduksi sendiri oksigen medis dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan mereka.
“Berapa hasil produksi oksigen di RS Abepura itu secara teknis pihak RS yang lebih tahu,” tambahnya.
Ia menambahkan, Pemprov Papua telah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyiapkan kebutuhan oksigen bagi masing-masing rumah sakit.
“Karena sebagian besar rumah sakit di Jayapura milik pemerintah kabupaten/kota, jadi kami minta untuk memperhatikan ketersediaan oksigen demi kebutuhan pasien,” ujar Silwanus. [wip]