(IslamToday ID) – Banyak ditemukan praktik penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako. Bahkan, temuan kasus penyelewengan ini, beberapa di antaranya sedang ditangani kepolisian dan kejaksaan.
“Banyak, sekarang lagi ditangani. Ada yang ditangani Bareskrim (Kepolisian) maupun di Kejaksaan Agung,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam konferensi pers soal bansos di Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (3/8/2021).
Pengungkapan dan penyelesaian pungutan liar (pungli) dan penyelewengan bansos ini, kata Risma, tidak semudah diharapkan. Sebab, pengusutan melibatkan banyak orang sebagai saksi dan banyak tenaga penyidik. Terlebih, pemeriksaan dilakukan di masa pandemi Covid-19.
Untuk kasus pungli bansos di Kabupaten Tangerang yang baru ditemukan pekan lalu, ungkap Risma, saat ini sedang berproses di Kejari Tangerang. “Di Kejari Kabupaten Tangerang saja perlu memeriksa 4.000 orang, jadi artinya tidak mudah memang. Butuh waktu dan butuh SDM yang cukup besar menangani ini karena saksinya cukup banyak,” papar Risma.
Kasus pungli bansos di Kabupaten Tangerang terungkap setelah Risma turun langsung menemui penerima bansos. Dalam pengakuan warga, ternyata di Kabupaten Tangerang ditemukan pendamping sosial yang memanfaatkan jasa penarikan bansos melalui ATM penerima. Namun besaran uang bansos yang diserahkan dikurangi dari jatah yang ditetapkan.
Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Bahrudin mengatakan pungli yang dilakukan oknum pendamping sosial ini mengambil jatah penerima bansos PKH yang pengambilannya melalui Bank Himbara. Kejari di Tigaraksa telah menetapkan dua tersangka penyalahgunaan dana PKH ini.
Bahrudin menyebut ada temuan lanjutan yang saat ini sedang diselidiki. Masih ada delapan oknum pendamping sosial yang melakukan pungli yang sama dari empat desa di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Adapun jumlah kerugian uang yang tidak disalurkan itu, untuk empat desa ini sebesar Rp 800 juta. Uang itu diambil dari kedua tersangka. Estimasi kerugian uang yang tidak disalurkan dalam bansos PKH 2018-2019 ini untuk Kecamatan Tigaraksa sekitar Rp 3,5 miliar. “Itu estimasi uang yang tidak bisa disalurkan kepada penerima PKH,” paparnya.
Adapun modusnya, ungkap Bahrudin, kedua tersangka pendamping sosial ini meminta kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan mengambilkan bantuan itu melalui ATM si penerima.
“Lalu ATM itu oleh para oknum pendamping sosial ini diambil sendiri, dia gesek ke ATM sendiri. Setelah dapat jumlah dana dari ATM yang digesek itu, oknum ini menyerahkan uang kepada KPM. Namun tidak sesuai dengan apa yang digesek, jadi ada selisih,” kata Bahrudin.
Jika dilihat sekilas, selisih itu ada yang hanya Rp 50.000 dan Rp 100.000. Tetapi saat dijumlahkan dengan keluarga penerima manfaat yang diselewengkan, totalnya fantastis. “Untuk empat desa saja, uang yang tidak bisa digunakan atau disalurkan kedua tersangka sekitar Rp 800 juta,” terangnya.
Karena itu, Bahrudin berharap kepada pendamping sosial yang diberi kewenangan penyelenggaraan bantuan sosial ini supaya melaksanakan tugas sesuai fungsi. “Kami tidak akan segan-segan menindak tegas bagi para penyelenggara bantuan sosial yang menyalahgunakan,” katanya.
Pemerintah Kota Tangerang sejauh ini mencatat puluhan aduan ihwal pungli pembagian bansos dari pemerintah. Puluhan aduan itu disampaikan masyarakat lewat layanan pengaduan yang dibuat Pemkot Tangerang sejak Kamis (29/7/2021).
“Sampai dengan saat ini sudah 51 laporan,” ujar Kabag Humas Pemkot Tangerang, Buceu Gartina seperti dikutip dari Republika, Senin (2/8/2021).
Aduan tersebut membahas praktik pungli dalam penyaluran bansos di berbagai wilayah di Kota Tangerang, Banten.
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deonijiu de Fatima mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki aduan pungli bansos. “Mereka yang namanya sudah terlampir kami lakukan penyelidikan lebih dalam,” kata Deonijiu.
Tak hanya di Tangerang, pungli bansos sejak masa PPKM darurat juga ditemukan di wilayah lain. Pemerintah Kota Jakarta Pusat saat ini tengah menyelidiki dugaan pungutan liar Rp 10.000 terhadap warga penerima BPNT Kemensos. Sejumlah petugas RT di RW 09, Kelurahan Mangga Dua, Sawah Besar, saat ini telah diperiksa.
“Kami sedang telusuri. Kami sudah kerahkan Inspektorat ke lapangan. Kita cek dan sedang diklarifikasi apakah benar,” kata Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi ketika ditemui di Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Ia menyebut, pihak Inspektorat kini sedang memeriksa petugas RT yang diindikasikan sebagai pelaku pungli itu. Pemeriksaan masih berlangsung. “Sudah terindikasi RT-nya, tapi belum bisa bilang. Kita langsung cut dan pemeriksaan. Seperak pun tidak boleh menyunat,” ujarnya.
Aparat Polrestro Depok juga melakukan penyelidikan terkait kasus pemotongan dana BST sebesar Rp 50.000 di wilayah RW 05, Kelurahan Beji, Kota Depok. “Informasi tersebut akan segera kami lidik. Kami akan meminta keterangan warga dan pengurus RW,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes di Mapolrestro Depok, akhir pekan lalu.
Sedangkan, Ketua RW 05, Beji, Kota Depok, Kuseri mengatakan donasi Rp 50.000 yang diambil dari BST sebesar Rp 600.000 ini digunakan untuk memperbaiki mobil ambulans dan program kain kafan gratis di lingkungannya.
“Warga sepakat, ada bantuan donasi ambulans untuk turun mesin, seher, ganti aki, dan lain-lain yang membutuhkan dana Rp 6,5 juta,” katanya.
Masih Meleset
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan sidak penyaluran bansos kepada warga di Kabupaten Sukabumi, Selasa (3/7/2021). Dalam kunjungannya, masih ditemukan warga membutuhkan yang tidak mendapat bantuan.
Muhadjir melakukan inspeksi di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (3/8/2021). “Saya lihat masih ada beberapa keluarga yang layak (dibantu) dan saya minta untuk segera ditangani,” ungkapnya.
Sesuai pesan Presiden Jokowi, katanya, tidak boleh ada warga yang membutuhkan tapi tidak mendapat bantuan. Dalam kunjungan itu, ia berpesan kepada perangkat desa betul-betul melihat jangan sampai ada warga yang terlewat memperoleh bantuan.
“Tadi ada yang warga lumpuh, tapi belum mendapatkan. Saya minta segera dieksekusi diberi bantuan,” kata Muhadjir.
Ia mengatakan, data warga yang tidak bisa dimasukkan sistem Bank Himbara dapat diberi bantuan melalui Kantor Pos. “Siapa pun warga yang bisa dibantu harus mendapatkan dan diterapkan berlapis-lapis, mulai PKH, BPNT, BST, dan kalau belum dapat kepala desa wajib bantu BLT desa,” kata Muhadjir.
Intinya, katanya, kalau warga yang belum terjangkau bantuan Kemensos, bisa diambilkan dari dana desa maupun APBD. Harapannya semua warga yang membutuhkan bantuan memperoleh bansos.
Data penerima manfaat bansos dari pemerintah pusat untuk wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dikeluhkan sejumlah lurah dan kepala desa di daerah setempat. Selain masih ditemukan warga yang menerima bantuan dobel, tak sedikit pula warga yang semestinya berhak menerima, tetapi luput menerima bantuan.
Salah satunya, dituturkan Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Joko Laksono, dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (2/8/2021). Kepada gubernur, ia mengaku di desanya, penerima manfaat justru warga yang secara sosial dan ekonomi lebih mampu. Ada juga satu keluarga yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.
“Ada yang punya mobil lima, namanya muncul kembali dan masuk dalam KPM-BST (Keluarga Penerima Manfaat-Bantuan Sosial Tunai), meskipun datanya sudah kita coret setelah diverifikasi. Tetapi pada penyaluran BST namanya muncul kembali,” ujarnya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan, Kecamatan Cawas. Di desa itu seharusnya ada 261 KPM-PKH yang berhak. Tetapi data 40 KPM di antaranya dibatalkan. Padahal dari nama yang dibatalkan tersebut banyak yang berstatus janda.
Kesemrawutan data bansos dari pemerintah pusat juga diamini salah satu kepala dusun di Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Suyuti. Pihak pemerintah desa tidak tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan data. “Sehnigga banyak yang dobel. Ada yang sudah dapat PKH, tapi masih dapat BST, bahkan ada satu rumah yang mendapatkan hingga lima bantuan,” ujarnya.
Pengawasan Terbuka
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyoroti temuan pungutan liar (pungli) bansos. Menurutnya, untuk mengantisipasi adanya praktik pungli bansos, perlu ada pengawasan secara terbuka.
“Pembagiannya yang bisa dipantau media, dewan, dan masyarakat, dan jika terbukti ada pungli maka harus ditindak tegas,” katanya, Ahad (1/8/2021).
Menurutnya, pelibatan aparat penegak hukum dalam penyaluran bansos juga perlu dilakukan. Hal tersebut untuk memastikan pungli bansos tidak terulang kembali di kemudian hari. “Polisi dan penegak hukum harus mendampingi selain para wakil rakyat juga harus memantau,” ujarnya.
Kabareskrim Mabes Polri Komjen Agus Adrianto mengatakan, kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam pengawasan penyaluran dana BST dan PKH maupun BPNT.
“Saya sudah perintahkan Dirtipikor (Direktorat Tindak Pidana Korupsi) untuk menangani (setiap aduan) dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial,” kata Agus, Kamis (29/7/2021). [wip]
