(IslamToday ID) – Teka-teki maraknya pemasangan baliho bergambar Ketua DPR RI yang juga elite PDIP Puan Maharani akhirnya terjawab.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan seluruh anggota DPR RI Fraksi PDIP se-Indonesia diminta memasang baliho Puan Maharani ‘Kepak Sayap Kebhinnekaan’ itu. Menurutnya, supaya baliho yang dipasang berdampak signifikan, maka pemasangannya dilakukan serentak.
“Ide pemasangan baliho ini awalnya spontanitas kemudian dikoordinir pimpinan fraksi. Supaya berdampak, pemasangannya harus serentak, menurunkannya diharapkan serentak,” kata Bambang seperti dikutip dari Kumparan, Jumat (6/8/2021).
“Dipasangnya 15 Juli hingga 15 September,” lanjutnya.
Namun, Bambang mengatakan, ada beberapa baliho yang sepertinya akan dipasang lebih dari dua bulan. Sebab, ada diskon dari penyedia tempat berupa durasi pemasangan yang lebih lama.
“Ada yang sampai 3 bulan, ada billboard yang tidak mau didiskon dengan biaya tapi dengan memberi tambahan waktu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, biaya pemasangan baliho menggunakan kocek masing-masing anggota DPR. Namun, jika ada anggota DPR yang tidak memiliki cukup dana, fraksi akan memberikan bantuan.
“Uang gotong-royong, kalau kurang ya fraksi memberi bantuan pembiayaan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, ide awal pemasangan baliho bermula dari anggota DPR asal PDIP. Ide ini muncul dari sebuah diskusi antaranggota Fraksi PDIP pada Juni lalu. Dari situlah muncul instruksi pemasangan baliho bagi seluruh anggota DPR.
“Mula-mula terjadi diskusi di lantai 7 (ruangan Fraksi PDIP). Kawan-kawan anggota dewan ngobrol, dari sana ada usulan membuat baliho Mbak Puan. Mbak Puan ini pasukannya banyak. Ya sudah, maka baliho dipasang oleh semua anggota fraksi di DPR, seluruh dapil,” katanya.
Di Solo, baliho bergambar Puan Maharani juga marak. Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sosok yang memasang baliho itu.
Dikonfirmasi saat meninjau Pasar Klewer bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Gibran mengaku pemasangan baliho itu dilakukan atas instruksi dari PDIP sebagai partai yang mengusungnya di Pilkada Solo 2020.
“Iya. Itu ada instruksi dari partai,” katanya singkat, Kamis (5/8/2021), seperti dikutip dari Kompas.
Tapi Gibran enggan menyebut berapa jumlah baliho bergambar Puan yang ia pasang. “Enggak usah disebutkan,” timpalnya.
Gibran tidak banyak menanggapi pertanyaan wartawan terkait baliho Puan. Ia beralasan masih banyak tugas yang harus dikerjakan. “Ngurus Covid sik.”
Efek Kecil Terhadap Elektabilitas
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap misi pemasangan baliho Puan Maharani di berbagai lokasi hanya memberikan efek yang kecil terhadap elektabilitas. Bahkan mungkin tidak terasa.
“Kayaknya baliho itu hanya menyasar ruang kosong,” kata Adi seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (5/8/2021).
Ia mengatakan posisi Puan tak akan bergerak banyak jika tidak ada gebrakan yang dilakukan menuju 2024. Alih-alih memasang baliho, ia menilai putri Megawati Soekarnoputri itu seharusnya memanfaatkan kursi ketua DPR untuk mendongkrak elektabilitas.
“Misalnya (Puan) meminta (anggota) DPR mendonasikan 80 persen gajinya kepada mereka yang terdampak (pandemi Covid-19). Wah itu akan meningkatkan elektabilitas,” tuturnya memberikan contoh.
Dalam hal kekuasaan di internal PDIP, Adi memahami posisi Puan sebagai puteri Megawati tergolong kuat. Namun, faktor trah Soekarno tak bakal banyak membantu Puan di panggung Pilpres.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat lebih tertarik dengan sosok yang dianggap menarik secara karakter dan prestasinya untuk dipilih sebagai pemimpin negara. Hal ini menurut Adi tak dimiliki Puan.
“Waktu jadi Menko PMK nyaris kita tidak pernah dengar yang dilakukan Puan. Padahal itu posisi strategis dan bersentuhan langsung dengan rakyat. Saat ini posisi Puan sebagai ketua DPR kita belum pernah lihat gebrakan,” ucap Adi.
Ia menilai banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan Puan untuk mengejar elektabilitas yang tertinggal jauh dibanding lawan-lawannya seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, atau Ridwan Kamil.
Hal ini bisa dilihat dari sejumlah hasil survei elektabilitas yang dilakukan beberapa lembaga survei. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting pada April mencatat elektabilitas Puan hanya 1,7 persen.
Sementara, Prabowo berada di posisi teratas dengan 20,8 persen. Disusul Anies Baswedan dengan 13,1 persen dan Ganjar dengan 12 persen.
Kemudian lembaga Voxpol Center pada Juli menyatakan Ganjar menempati elektabilitas tertinggi dengan 19,2 persen. Disusul Prabowo 18,9 persen dan Anies 14,1 persen. Elektabilitas Puan hanya 1,3 persen di posisi ke-10.
Pada Juni, Arus Survei Indonesia (ASI) menyatakan elektabilitas Prabowo yang paling tinggi dengan 12,5 persen. Lalu Ganjar 11,3 persen dan Anies 9,3 persen. Puan lagi-lagi di posisi 10 dengan 2,3 persen.
Senjata Kuat
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berpendapat senada. Ia menilai kursi ketua DPR yang dipegang Puan sebenarnya merupakan senjata kuat untuk menyasar posisi calon presiden atau wakil presiden.
Bahkan melebihi posisi menteri dan gubernur yang disandang lawan lainnya. Namun hal ini hanya berlaku jika Puan pandai “mengkapitalisasi” posisinya untuk mendapat perhatian masyarakat.
“Persoalannya kemarin-kemarin tidak berdampak jabatannya itu untuk keuntungan publik. Itu yang membuat rendah elektabilitasnya. Karena selama ini menjadi ketua DPR, itu selalu manut pemerintah,” kata Ujang.
Contohnya, kata Ujang, ketika DPR meloloskan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditentang banyak masyarakat. Preseden itu membuat Puan tampak tidak berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, sikap itu boleh jadi ada kaitannya dengan hubungan politik Puan dan Presiden Jokowi yang sama-sama berasal dari satu partai, sehingga memiliki ambisi yang sama.
Namun perlahan, Ujang mulai melihat gelagat Puan berupaya keluar dari pusaran koalisi dan sesekali melempar kritik ke pangku pemerintah. Ia menduga hal ini merupakan langkah pelan-pelan Puan menuju 2024.
Pada Rabu (4/8/2021) lalu misalnya, Puan mempertanyakan pemerintah karena tidak memiliki data khusus terkait anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua karena Covid-19. Ia menilai data itu penting dimiliki pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.
Puan juga menyatakan agar PPKM darurat tidak sebatas kebijakan di atas kertas ketika hendak ditetapkan pemerintah. “Semua pihak terkait harus membantu agar PPKM darurat dilaksanakan dengan sempurna, tegakkan aturan, tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas,” ujar Puan, Kamis (1/7/2021).
Jika ini konsisten dilakukan, Ujang menilai sesungguhnya Puan bisa saja bersanding sebagai kandidat Pilpres. Ia meyakini elektabilitas yang rendah itu bisa digenjot dalam waktu tiga tahun ke depan. [wip]