(IslamToday ID) – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menyatakan pemerintah mengeluarkan angka kematian dari data penanganan Covid-19. Alasannya, hal itu dilakukan lantaran ada masalah pada penginputannya.
“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian, karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” kata Luhut saat mengumumkan perpanjangan PPKM lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).
Terkait hal itu, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data dengan cara membentuk tim khusus.
“Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data dengan itu juga memperbaiki Silacak. Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir, seperti yang kami lakukan di Yogyakarta,” ungkapnya seperti dikutip dari Merdeka.
Setelah meninjau ke lapangan, salah satunya ke Yogyakarta, angka yang ditemukan pun perlu diperbaiki.
Luhut juga mengingatkan masyarakat agar lebih ketat menerapkan protokol kesehatan. Sebab terlihat adanya peningkatan penerapan prokes yang baik saat ini.
“Saya juga akan sampaikan perkembangan yang terus membaik dari pelaksanaan 3M, testing, dan tracing serta capaian vaksinasi. Dan saya terima kasih juga kepada TNI, Polri, Pemda, semua pihak, mahasiswa, anak-anak muda kita, yang telah bahu membahu bekerja untuk menyukseskan ini. Kepatuhan mengenai menggunakan masker telah mencapai 82 persen, meningkat 5 persen dibandingkan bulan Februari- Maret,” ungkapnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik kebijakan pemerintah menghilangkan data kematian dalam laporan perkembangan penanggulangan Covid-19. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat.
Ia mengatakan kebijakan tersebut dapat mengaburkan gambaran jumlah dan sebaran Covid-19. Data kematian akibat Covid-19 indikator penting untuk melihat keberhasilan treatment dari konsep testing, tracing, dan treatment.
“Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari Covid-19 ini? Rasanya tidak ada. Karena itu pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19. Yang dibutuhkan adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19 tersebut, bukan malah menghapus indikator kematian,” ucap Mulyanto seperti dikutip dari Media Indonesia, Rabu (11/8/2021).
Mulyanto menyayangkan sikap pemerintah yang sering blunder dan tidak scientific based dalam penanggulangan Covid-19. Masyarakat pun sering dikejutkan dengan pernyataan pemerintah.
“Kalau masalahnya adalah kekeliruan input, maka yang perlu dilakukan adalah verifikasi ulang data yang ada. Jangan indikatornya yang dihilangkan.Yang perlu dilakukan, harusnya adalah dengan memperbaiki data tersebut. Jangan malah dengan membuang indikatornya,” pungkasnya. [wip]