IslamToday ID — Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan presiden Jokowi bisa berpotensi membahayakan rakyat.
Menurutnya kebijakan yang membahayakan rakyat tersebut terkait dengan penanganan pandemi hingga kebijakan ekonomi dan kebijakan hukum Indonesia. Ia melihat, kebijakan yang membahayakan ini akan membawa rakyat mengahadapi persoalan yang cukup sulit.
“Apa yang dimaksud dengan membahayakan negara, itu sebenarnya karena kebijakan-kebijakan rezim ini terkait dengan pandemi, terkait juga termasuk kebijakan ekonomi langkah-langkah hukum dan lain-lain. Saya melihat arah kedepan bangsa menghadapi persoalan yang cukup sulit,” katanya dalam kanal Youtube Refly Harun, Jum’at ( 13/08/2021).
Salah satu contohnya, angka kematian yang masih tinggi. Menurutnya bila pemerintah tak segera memperbaiki kebijakan dalam penanganan pandemi tentu akan membuat angka kematian meninggi. Padahal, kata Ubedilah, negara bertanggung jawab terhadap nyawa rakyatnya.
Dalam pandangannya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Oleh sebab itu, ketika ada seseorang yang meninggal dunia maka hal tersebut menjadi persoalan yang cukup serius.
“Jika melihat angka kematian yang masih tinggi, ini Kita melihat angka kematian, itu padahal menyelamatkan nyawa rakyat menjadi tugas negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Kewajiban negara untuk melindungi warga negara ketika ada 1 warga negara yang meninggal itu adalah persoalan yang sangat serius,” jelas Ubedilah
“Kalau ini gak dikritik, gak dievaluasi bisa bablas negeri ini, “ sebutnya lagi.
Menurutnya, pemerintah berpotensi diberhentikan dan hanya memiliki harapan tipis untuk bisa bertahan hingga tahun 2024. Lanjutnya, krisis pandemi ini juga semakin melebar, tak hanya terjadi krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi juga terjadi krisis sosial bahkan APBN.
Oleh sebab itu, ia mengaku tak yakin pemerintah dapat menyelamatkan negara serta membawa masyarakat menuju lebih baik.
“Apakah pemerintah ini sanggup sampai 2024 di tengah situasi beban ekonomi yang sangat berat, ditengah problem pandemi yang sulit saya kira. Sekarang krisisnya menjadi multi dimensi, bukan hanya krisis sosial ya tapi juga sampai krisis APBN,” ucapnya.
Selain pandemi, Ubedilah menyebutkan kebijakan pemerintah yang membahayakan lainnya adalah kebijakan ‘penguatan KPK’. Menurutnya, penguatan KPK tak terjadi di rezim ini. Bahkan era presiden Jokowi banyak terjadi korupsi terbesar sepanjang sejarah.
Korupsi yang paling terbesar sepanjang sejarah itu terjadi pada episode ini kasus korupsi Jiwasraya, korupsi asabri lalau korupsi terjahat sepanjang sejarah. Bansos,” pungkasnya.
Penulis Kanzun