(IslamToday ID) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kader untuk tidak menanggapi terlebih dahulu isu pencalonan presiden (Capres). Permintaan itu ia tuangkan dalam surat resmi tentang komunikasi politik tertanggal 11 Agustus 2021.
Dilihat pada Selasa (24/8/2021), surat tersebut bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021. Surat tersebut ditujukan kepada DPP PDIP, anggota Fraksi PDIP DPR, DPD, dan DPC PDIP, anggota Fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia.
Surat itu dibuka dengan penegasan pasal 15 huruf f AD/ART PDIP tahun 2019, yakni ketua umum bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden.
“Terhadap hal tersebut di atas, agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai,” bunyi surat yang ditandatangani Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seperti dikutip dari DetikCom.
Surat itu menegaskan prioritas PDIP saat ini membantu penanganan Covid-19 dan rakyat yang terdampak. Kader diminta fokus pada tugas ini.
“Skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak akibat pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu-membahu, bergotong-royong membantu rakyat,” ujarnya.
Dikonfirmasi, anggota DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyebut tak ada yang istimewa dari surat tersebut.
“Itu sudah lama. Sudah banyak diberitakan. Tak ada yang luar biasa. Mengikuti AD/ART (secara internal) dan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. [wip]