(IslamToday ID) – Presiden Jokowi memerintahkan proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk terus dilanjutkan.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat meninjau proyek pembangunan sodetan akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 menuju ibukota baru pada Selasa (24/8/2021).
“Artinya apa? Agenda ibukota baru ini tetap dalam rencana,” katanya seperti dikutip dari Antara.
Dalam peninjauan proyek pembangunan tol tersebut, Jokowi diketahui tidak datang sendiri. Ia juga ditemani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Kaltim Isran Noor.
Menurut Jokowi, pembangunan sodetan akses jalan tersebut sangat penting untuk menunjang infrastruktur ibukota baru.
“Kita melihat ini lebih detail lagi karena untuk membangun ibukota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” katanya.
Tak hanya itu, Jokowi dan rombongan juga diketahui berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau sodetan jalan dengan teropong.
“Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” katanya.
Setali tiga uang dengan Jokowi, Prabowo mendukung pembangunan ibukota baru dilanjutkan.
“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada presiden bahwa kita harus diteruskan Pak, begitu saran saya,” katanya.
Menurut Prabowo, proses pemindahan kota dari Jakarta ke Kaltim persiapannya telah matang.
“Saya menyampaikan kepada presiden, ini strategis. Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibukota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan terima kasih kepada Jokowi. Hal tersebut dikarenakan Jokowi diketahui telah menetapkan titik simpang sodetan ke arah titik ibukota baru yang jaraknya dari Tol Balikpapan-Samarinda sekitar 37-41 kilometer.
“Ini sangat mendukung dan memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat Balikpapan, Samarinda ke arah Ibukota Negara,” kata Isran.
Ia mengungkapkan bahwa kawasan yang digunakan untuk sodetan jalan tidak akan mengalami masalah pembebasan lahan karena lahan tersebut milik negara.
“Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan,” katanya. [wip]