IslamToday ID — Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Solo Raya mengungkapkan keprihatinan mendalamnya atas kondisi bangsa dan negara pada Selasa (31/8/2021).
Oleh karena itu, ARB mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengubah kebijakannya.
Dalam pernyataan sikapnya, ARB menyampaikan paling tidak 3 hal;
Pertama, kesejahteraan rakyat dikesampingkan. ARB menilai pemerintah terlalu mengutamakan proyek infrastruktur, ditengah kondisi utang negara yang makin mengkhawatirkan.
Kedua, Kasus-kasus korupsi merajalela, bahkan menyasar sejumlah menteri kabinet. ARB mendesak Presiden jokowi harus berani melawan korupsi.
Ketiga, ARB menilai peranan agama dikesampingkan dalam bernegara. ARB menilai pemerintah terlalu mengandalkan peraturan perundang-undangan semata.
Pasalnya kebijakan tersebut membuat rakyat seolah tidak nyaman dengan kebijakan yang ada dan kondisi Indonesia seolah semakin mencekam rakyat.
Seperti, kebijakan agenda OBOR / BRI China Komunis. Menurut ARB ini agenda ini akan berpotensi memunculkan penguasaan wilayah dan memunculkan PKI Gaya Baru.
Selain itu, kebijakan infrastruktur yang terus menjadi prioritas pemerintah dan ini terus membuat utang semakin meningkat.
“Lebih mengutamakan proyek infrastruktur yang dengan beban Hutang, siapa nanti yang harus membayar, padahal periode bapak hanya sampai 2024,” demikian pernyataan Usman Amirodin dalam rilisnya, Selasa ( 31/08/2021).
Tak hanya itu, ARB juga menyoroti kebijakan pemerintah yang seolah tak memiliki kekuatan terhadap penyelesaian kasus korupsi.
Menurut ARB, kasus korupsi justru meningkat pada pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya kasus korupsi ini kerap muncul dari para menteri pilihan presiden dan juga oknum-oknum pemerintah pusat dan daerah.
“Ini kenapa terjadi saat Bapak memimpin negeri ini? Bapak harus berani melawan mereka, dukung dan berikan support moril para penegak hukum agar menjatuhkan hukuman yang seberat beratnya agar tidak menular ke mana-mana. Koruptor membuat rakyat melarat,” tulis pernyataan ARB.
Kebijakan selanjutnya yang harus diubah ialah peran agama yang dinilai dikesampingkan oleh pemerintah. Menurut ARB, pemerintah lebih mengandalkan peraturan dan Perundang-undangan yang ternyata malah tidak membuahkan hasil yang baik dalam membangun karakter Bangsa.
ARB menilai pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan fasilitas tokoh-tokoh agama untuk membina dan membangun karakter bangsa.
“Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) sangat berharap Bapak Presiden mengubah kebijakan sehingga rakyat hidup aman sejahtera, rukun dan bersama membangun kehidupan yang Agamis dan benar-benar nasionalis,” tandasnya.
Penulis Kanzun