(IslamToday ID) – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan 91 persen instansi di Indonesia masih menerima gratifikasi. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2019 yang dirilis oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Masih tinggi, artinya masih ditemukan pegawai-pegawai atau pejabat yang menerima sesuatu dan sifatnya gratifikasi sebagai ucapan terima kasih,” kata Alex dalam webinar SPI seperti dikutip YouTube KPK, Jumat (15/10/2021).
Hasil survei diperoleh dari pengukuran tingkat korupsi di setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Ada 127 instansi pemerintah mengikuti SPI pada 2019 yang terdiri dari 27 kementerian/lembaga dan 100 pemerintah daerah.
Alex melanjutkan, dari survei itu KPK juga menemukan 76 persen instansi masih kedapatan melakukan penyelewengan anggaran. Tak hanya itu, survei juga mengungkapkan fakta bahwa lelang jabatan masih terjadi pada 63 persen instansi di Indonesia.
“Ini juga jadi perhatian serius kami di KPK karena beberapa OTT menyangkut jual beli jabatan,” katanya seperti dikutip dari Republika.
Riset tersebut juga menangkap bahwa praktik percaloan masih banyak terjadi di instansi pemerintahan hingga pemerintah daerah. Alex mengatakan, keberadaan calo pada pelayanan publik ditemukan pada 99 persen instansi di nusantara.
Tak hanya itu, ia melanjutkan bahwa SPI juga menangkap praktik nepotisme yang masih terjadi di Indonesia. Alex mengatakan, ada 1 dari 5 pegawai yang menyatakan nepotisme untuk penerimaan pegawai masih terjadi di sejumlah instansi.
Dengan temuan tersebut, Alex meminta para pimpinan instansi maupun lembaga/kementerian untuk memberikan perhatian lebih agar praktik lancung itu tidak kembali terjadi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan SPI baru kembali digelar pada tahun ini dan absen pada 2020 lalu karena pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, nantinya di tahun ini survei itu akan kembali dilakukan pada 542 instansi pemerintah dan 98 kementerian/lembaga. Adapun kegiatan ini ditargetkan diikuti 214.106 pegawai dimana pelaksanaannya akan dilakukan secara daring.
Alex berharap para pegawai pemerintah maupun masyarakat luas dapat mengikuti survei ini. Ia memastikan semua pihak boleh mengisi SPI sesuai dengan kondisi yang ada karena identitas responden akan dirahasiakan dan tidak akan ditindak. [wip]