(IslamToday ID) – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam pemindahan ibukota negara (IKN) baru ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Para investor terus digaet untuk menanamkan modalnya di IKN baru ini, salah satunya Uni Emirat Arab (UEA).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan saat ini Indonesia telah meraih komitmen investasi dari hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi ke UEA pada pekan lalu sebesar 44,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 633 triliun (asumsi kurs Rp 14.200).
Dalam konferensi pers, Kamis (11/11/2021), Bahlil mengatakan, dari komitmen investasi 44,6 miliar dolar AS ini, ada sebesar 18 miliar dolar AS ditangani langsung oleh Indonesia Investment Authority (INA).
Dari 18 miliar dolar AS yang dikelola INA, sebanyak 8 miliar dolar AS sudah dipetakan untuk diletakkan di sektor mana saja.
Sementara sisanya sebesar 10 miliar dolar AS, menurutnya, masih belum dipastikan akan diinvestasikan ke mana. Namun menurutnya, salah satunya bisa dialokasikan untuk investasi di proyek IKN.
“10 miliar dolar AS ini yang masih tentatif, bisa masuk ke IKN. Dari 44,6 miliar dolar AS ini yang mungkin untuk masuk IKN di dalam 10 miliar dolar AS itu, ini yang masih longgar,” ungkap Bahlil seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Selain itu, menurutnya, saat ini pemerintah Indonesia juga sedang melakukan komunikasi untuk menyepakati angka investasi di luar 10 miliar dolar AS untuk IKN.
“Tapi ingin saya sampaikan, pemerintah UEA masih komunikasi intens dengan Menko untuk bagaimana alokasikan investasi mereka lagi selain ini untuk di IKN, angka berapa belum disepakati, di luar angka ini masih ada yang terkomunikasikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pembangunan ibukota baru Indonesia memakan biaya sebesar 35 miliar dolar AS atau setara setara Rp 505 triliun.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan para investor UEA saat hadir dalam Indonesia – UEA Investment Forum di Dubai, Kamis (4/11/2021).
“Untuk membangun ibukota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dolar AS,” kata Jokowi.
Ia mengatakan pembangunan ibukota negara memang menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan untuk kerja sama antara Indonesia dan UEA.
Sementara itu, sektor kedua adalah bidang transisi energi. Jokowi menyatakan komitmennya untuk melakukan transisi energi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan memperoleh teknologi dengan harga terjangkau.
“Jika Anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi, dan lain-lain,” jelasnya.
Adapun sektor prioritas ketiga yang disampaikan adalah di sektor perdagangan. Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).
“Saya harapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai,” ujar Jokowi. [wip]