(IslamToday ID) – Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti perihal asal-usul presidential threshold (PT) 20 persen. Ia mengatakan PT 20 persen muncul pada era pemerintahan SBY dan merupakan kerjaan dari PDIP dan Golkar saat itu.
Dalam sebuah tayangan YouTube, Refly mengatakan PT 20 persen kala itu untuk menghadang SBY maju kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) di periode kedua tahun 2009.
“Sejarah threshold itu awalnya untuk menghadang namanya SBY, karena kita tahu bahwa SBY pada tahun 2004 hanya memperoleh 7 persen kursi Demokrat,” ujar Refly seperti dikutip dari Law-Justice, Senin (20/12/2021).
“Tapi dia (SBY) memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 yang pemilihannya terpisah,” lanjutnya.
Dengan gamblang Refly menyebut bahwa PDIP dan Golkar-lah saat itu yang terlibat untuk menaikkan PT 20 persen. Agar SBY tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode keduanya.
“Maksudnya adalah waktu itu PDIP dan Golkar mau menghadang agar SBY tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, karena mereka yakin mereka akan tetap menjadi partai besar dan Demokrat barangkali bukan partai yang besar,” ungkap Refly.
Namun usaha tersebut gagal karena Demokrat tetap bisa majukan SBY pada tahun 2009 dan memenangkan pemilu. “Ternyata Demokrat memenangkan Pilpres. Itu sejarahnya kenapa 20 persen,” ulas Refly.
Sehingga ia berpandangan dari awal PT 20 persen memang tidak demokratik, karena digunakan untuk menghadang lawan politik.
“Jadi sejarahnya memang sejarah yang tidak demokratik. Sejarang yang berusaha menghadang lawan-lawan politik dengan cara yang menurut saya tidak gentle,” pungkasnya. [wip]