(IslamToday ID) – Fraksi PKS satu-satunya yang menolak RUU Ibukota Negara (IKN) yang diusulkan pemerintah disahkan menjadi undang-undang lewat paripurna DPR. PKS menilai pemerintahan di ibukota baru yang berbentuk otorita berpotensi menjadi otoriter lantaran tak ada DPRD.
PKS menyatakan penolakannya dalam rapat tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN DPR pada Selasa (18/1/2022) dini hari.
Fraksi PKS menilai ibukota baru yang berbentuk otorita seperti diatur dalam RUU IKN bertentangan dengan UUD 1945. Menurut PKS, ibukota baru pun tak sejalan dengan bentuk negara kesatuan seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 18 UUD 1945.
Tak ada pula penjelasan rinci dalam RUU IKN ihwal penyelenggaraan pemerintahan IKN dilakukan oleh otorita yang ditunjuk oleh presiden.
“Fraksi PKS memandang bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui kelembagaan otorita IKN, mengingat konstitusi Pasal 18 Ayat (3) dan 18 Ayat (4) UUD 1945 hanya mengenal kelembagaan gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi,” kata Suryadi Jaya Purnama dari Fraksi PKS seperti dikutip dari CNN Indonesia.
“Fraksi PKS jelas menolak konsep ini karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa adanya kelembagaan DPRD tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945, tetapi juga akan melahirkan otoritarianisme di ibukota negara,” sambungnya.
Suryadi mengatakan ibukota baru pun tak pernah tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan sebelumnya.
“Rencana pemindahan ibukota negara mulai tahun 2024 juga tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan di dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,” tutur Suryadi.
Ia juga mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.
Suryadi mengatakan angka kemiskinan kini mencapai 10,14 persen per Maret 2021 lalu. Selain itu, pemerintah pun punya utang sebesar Rp 6.687,28 triliun yang setara dengan 36,69 produk domestik bruto (PDB).
Jika pemindahan ibukota tetap dipaksakan, PKS yakin akan memberatkan APBN. Terlebih, mayoritas anggaran pembangunan ibukota baru berasal dari APBN.
Dari total biaya Rp 466,98 triliun untuk pembangunan ibukota baru, sebanyak 53,5 persen di antaranya berasal dari APBN. Sementara sisanya yakni 46,5 persen dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta BUMN.
“Fraksi PKS melihat bahwa RUU IKN masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun materil. Mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas,” kata Suryadi. [wip]