(IslamToday ID) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan ibukota baru atau ibukota negara (IKN) masih belum dimulai karena belum ada anggaran yang tersedia.
Ia mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sudah melakukan perencanaan, namun masih menunggu arahan Presiden Jokowi dan cairnya anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa kita lakukan apa-apa, kita persiapan saja,” kata Basuki seperti dikutip dari Kumparan, Ahad (23/1/2022).
Untuk tahap awal pembangunan akan difokuskan ke pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari 2021 sampai 2024. Adapun total luas ibukota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini mencapai 256.000 hektare.
“Kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, DPR-MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, itu yang akan kita siapkan sampai dengan 2024,” jelas Basuki.
Ia mengatakan, proyek pembangunan tahap awal tersebut semuanya dengan APBN. Saat ditanya soal investasi untuk proyek IKN ini, ia mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan investasi dari pihak mana pun untuk sementara ini.
“Semua dengan APBN. Itu anggarannya akan dicari dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Soal financing saya pasti ikuti yang disiapkan Kemenkeu,” tutur Basuki.
“Selama ini saya dari Kementerian PUPR belum ada (investasi yang masuk). Saya hanya mengelola yang APBN,” ujarnya. [wip]