ISLAMTODAY — Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla menyinggung soal sistem keadilan yang ada di Indonesia saat memberikan sambutannya dalam perhelatan Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (31/1)
JK menyampaikan pandangan bagaimana dirinya melihat PKS sebagai partai. Ia pun mengatakan bahwa seperti kepanjangan PKS yang adalah Partai Keadilan dan Sejahtera, maka keadilan berarti adil makmur dan bukan makmur adil.
“Seperti semua intoleran-intoleran itu karena ketidakadilan politik lah, agama atau ekonomi. Jangan lupa faktor ekonomi. Sekarang Indonesia termasuk negara yang tingkat ketidakadilannya, rasio agak tinggi walaupun masih ada negara yang lebih tinggi dari Indonesia,” pungkas JK, Senin (31/1).
“Tapi ini kalau terus berjalan begini, maka akan perlu perbaikan-perbaikan. Sistem kita harus diperbaiki dan juga hukum kita harus tegas,” ujarnya.
JK mengatakan, dengan kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan dengan 17 ribu pulau, bermacam-macam suku hingga ribuan bahasa daerah, menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat pasti akan saling bertentangan.
“Karena itu, kita memang bersatu luar biasa, tapi jangan lupa selama republik ini 70 tahun lebih itu terjadi 15 kali konflik besar di negeri ini. 15 kali dan dari 15 itu, 10 karena ketidakadilan,” ungkapnya.
JK menilai masyarakat harus memahami pentingnya toleransi. Sebab toleran berarti saling menghormati dan hal itu harus dilakukan baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar.
“Kita tidak bisa jangan seakan-akan selalu yang besar yang intoleran, yang kecil juga harus menghormati yang besar,” tandasnya.
Menurutnya, dengan berkembangnya teknologi, maka semakin mudah menuduh orang lain melakukan kejahatan. Mulai dari mengancam, menyebarkan isu hoaks hingga menuduh radikal hanya karena berbeda pendapat.
Ia mengatakan bahwa radikal tidak hanya dari segi agama. Bisa saja radikal tentang politik atau hal-hal lain yang dinilai berlebihan.
“Radikal itu timbul kalau, seperti saya katakan dari 15 konflik pemberontakan besar yang terjadi di Indonesia selama 75 tahun itu, 10 [di antaranya] karena ketidakadilan. Mulai dari PRRI/Permesta, DI/TII, masalah Aceh. Orang Aceh pikir masalah agama, tidak, itu masalah ekonomi,” ungkapnya.
“Jangan lupa dari Pancasila yang selalu kita sebutkan, hanya keadilan, adil yang dua kali disebut di Pancasila. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bayangkan adil itu mempunyai suatu makna yang besar sekali dalam kehidupan kita,” tandasnya.
11 Konflik Besar RI Karena Ketidakadilan
Sebelumnya, Jusuf Kalla juga menegaskan 11 dari 15 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa masyarakat disebabkan ketidakadilan.
“Dari pengalaman kita berbangsa selama 77 tahun, kita memahami bahwa setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menyebabkan munculnya korban seribu orang di atasnya. Dari 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan, yakni ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi,” ujar Jusuf Kalla.
JK, sapaan Jusuf Kalla mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi Twitter Spaces Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini bertajuk “Cak Nur, Pancasila dan Indonesia yang Adil”, dipantau dari Jakarta, Jumat (14/1/2022).
Jusuf Kalla menyampaikan salah satu contoh dari 11 konflik besar akibat ketidakadilan itu adalah konflik di Aceh. Dikatakan, konflik di Aceh terjadi karena munculnya rasa ketidakadilan ekonomi di dalam diri masyarakatnya.
“Aceh sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa memberikan kemakmuran ekonomi secara merata kepada masyarakatnya,” ucap Jusuf Kalla.
Untuk itu, Jusuf Kalla memandang persoalan ketidakadilan di Tanah Air perlu segera dituntaskan.
Ia menambahkan bahwa di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kata adil dimuat dalam dua sila, yaitu sila kedua dan kelima yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan begitu, menurutnya, dua sila itu memberikan nuansa bahwa keadilan adalah upaya yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.
“Meskipun adil dan maju itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi harus dilakukan,” kata Jusuf Kalla.
Dalam diskusi yang juga merupakan rangkaian Dies Natalis Ke-24 Universitas Paramadina itu, Jusuf Kalla mengatakan upaya mewujudkan keadilan dan kemajuan perlu didukung manajemen pemerintahan yang baik serta perbaikan di bidang ekonomi dan sosial.
“Bidang ekonomi dan sosial bisa meningkatkan kemakmuran sehingga mewujudkan keadilan,” ujar Jusuf Kalla.[IZ]