(IslamToday ID) – Petisi yang diinisiasi oleh mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan ekonom senior Faisal Basri soal desakan pembatalan rencana pemindahan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah diteken lebih dari 11.000 orang hingga Senin (7/2/2022).
Tercatat, petisi yang diunggah di change.org dengan judul ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara’ tersebut sudah diteken oleh 11.482 orang pada pukul 11.05 WIB.
Para inisiator mengajak seluruh warga Indonesia memberikan dukungan terhadap petisi yang telah dibuat agar Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.
Mereka menilai pemindahan IKN di tengah pandemi Covid-19 adalah keputusan yang salah. “Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibukota negara,” tulis petisi tersebut seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Mereka menilai, pemerintah harus fokus menangani varian baru Omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN saat ini.
Selain itu, menurut mereka, pemerintah punya utang luar negeri yang cukup besar, defisit APBN melebar di atas 3 persen, dan penerimaan negara turun.
“Adalah sangat bijak bila presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut,” ucap para inisiator.
Salah satu cendekiawan muslim, Azyumardi Azra sebagai salah satu pihak yang namanya tercatat sebagai salah satu penggalang petisi itu mengatakan petisi dibuat sebagai bentuk keprihatinan.
“Ya, itu pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Joko Widodo untuk tidak membangun IKN baru,” ujar Azyumardi, Sabtu (5/2/2022).
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyebut bahwa rencana pemerintah memindahkan IKN merupakan upaya untuk menunjukkan Indonesia bukan hanya Pulau Jawa.
Budi mengatakan dengan keputusan pemindahan ibukota ini, Jokowi ingin mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan pulau lain.
“Pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya Pulau Jawa, bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara Pulau Jawa dan lainnya,” katanya, Ahad (6/2/2022).
Ia pun mengakui keseriusan pemerintah yang ingin memindahkan ibukota lewat pengesahan UU IKN. Budi mengamini IKN akan menjadi sejarah baru negara. [wip]