(IslamToday ID) – Komnas HAM meminta agar pengukuran lahan quarry di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jateng untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener ditunda sampai proses dialog berjalan.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya akan segera memfasilitasi dialog dari berbagai pihak terkait. “Komnas berharap pengukuran ditunda sampai proses dialog berjalan. Komnas berkomitmen untuk secepatnya memfasilitasi dialog,” katanya, Selasa (8/2/2022).
Beka menyebut, pihaknya sudah datang langsung ke Wadas beberapa waktu lalu untuk memediasi permasalahan tersebut. Namun, beberapa pihak tak hadir.
“Terakhir atas permintaan gubernur Jawa Tengah kami memfasilitasi dialog yang mempertemukan semua pihak termasuk warga Wadas, baik yang menolak maupun yang mendukung,” katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia.
“Sayang, dialog tidak dihadiri oleh warga yang menolak Wadas jadi quarry,” imbuhnya.
Meski begitu, Beka mengaku pihaknya akan terus memantau sengketa di Wadas. Ia berjanji akan menyelesaikan sengketa tersebut secepatnya.
Hal itu diungkapkan ia sekaligus menyusul pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mempercayakan penyelesaian sengketa Wadas ke Komnas HAM.
“Komnas akan mendorong para pihak untuk ketemu lagi dan dialog mencari titik temu,” kata Beka.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikabarkan menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa (8/1/2022). Mereka mencopot banner penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim telah mempercayakan Komnas HAM untuk dapat menyelesaikan kasus sengketa warga Desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.
“Kita percayakan Komnas HAM, yang netral to, sayang saja waktu itu tidak semua mau datang,” kata Ganjar di kantornya, Selasa (8/2/2022). [wip]