(IslamToday ID) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua (DPN PAP) Jan Christian Arebo mengecam dan mengutuk penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) TPNPB-OPM di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia menyebut serangan itu tidak manusiawi dan melanggar HAM karena bertujuan untuk menyabotase pembangunan infrastruktur.
“Saya katakan bahwa kelompok teroris yang melakukan penembakan terhadap delapan orang pekerja Telkom di Distrik Beoga adalah tindakan pelanggaran HAM,” ujarnya saat ‘Webinar Violence and Sabotage of Infrastructure Development in Papua’, Rabu (30/3/2021).
Ia mengungkapkan penyerangan oleh KKB Papua bukan hanya dilakukan kepada tentara dan polisi, tetapi juga warga sipil. Teror penembakan ini, lanjutnya, semakin menegaskan kelompok KKB untuk menyabotase pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat.
Menurutnya, warga Papua sejatinya tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur. “Mereka tidak anti pendatang dan tidak anti investasi. Pembangunan oleh pemerintah Indonesia juga tetap harus jalan terus untuk rasa keadilan sosial rakyat Indonesia,” ucapnya seperti dikutip dari Kabar 24.
Ia menilai proyek pembangunan yang sedang berjalan adalah penyempurnaan konektivitas di tanah Papua, baik trans Papua maupun jaringan telekomukasi.
Menurutnya, KKB semakin berani dan brutal melakukan aksinya karena merasa ada dukungan. Ia mengatakan bahwa di Papua ada aktor, oknum-oknum tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial.
Director of CISSRec Pratama Persadha mengatakan bahwa KKB pasti memiliki pendukung di belakangnya karena mereka punya akses senjata api kelompok teroris.
“Isu terkait keamanan Papua bergerak sangat dinamis di media mainstream dan media sosial. Di media mainstream, persepsi publik pada pembangunan Papua (sosialisasinya) berada dalam persentase positif netral sebanyak 77 persen,” kata Pratama.
Sejalan dengan itu, anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal mengajak seluruh elemen masyarakat tetap tenang agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan lancar di Papua.
Menurutnya, masyarakat Indonesia harus tunjukkan ke dunia internasional yang selama ini punya perhatian khusus terhadap Papua seperti Australia, Belanda, Amerika Serikat (AS), dan Inggris.
“Secara riil dalam konteks pembangunan bersifat komprehensif, telah ada upaya-upaya yang serius, tinggal kita melakukan zonasi, daerah-daerah mana yang dalam konteks pengembangan SDM merupakan kerja keras dan kerja cerdas,” jelas politisi PKB tersebut.
Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay mengatakan faktor utama permasalahan di Papua adalah kepemimpinan. Penting sekali kepemimpinan sebuah provinsi memiliki komitmen yang kuat terhadap program-program pembangunan.
“Secara resmi dengan adanya revisi UU Otonomi Khusus, maka sistem otonomi khusus yang diberlakukan di Papua akan lebih dirasakan pengaruhnya, terutama adanya mekanisme transfer langsung dan terpisah antara provinsi dan kabupaten/kota. Simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa manfaatnya akan sangat besar sekali dirasakan,” ucapnya. [wip]