(IslamToday ID) – Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mendorong pembentukan panita khusus (Pansus) minyak goreng di parlemen. Menurutnya, dibutuhkan solusi konkret dalam mengusut tuntas polemik adanya mafia minyak goreng.
“Yang kami kejar adalah solusinya. Jika Pansus menjadi solusi tentu akan mendukungnya,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini, Selasa (5/4/2022).
Untuk merealisasikan Pansus minyak goreng, Herman memastikan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR.
Namun demikian, ia enggan merinci partainya sudah melakukan komunikasi dengan fraksi mana saja di parlemen terkait Pansus minyak goreng ini. “Kami efektifkan komunikasi bukan lobi-lobi,” ujar Herman.
Polemik minyak goreng tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Teranyar, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100.000 per bulan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng. BLT ini pun masih menuai kritik lantaran mafia minyak goreng belum diketahui dan dijerat oleh aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI mengusulkan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia.
“Fraksi PKS DPR RI mengusulkan dibentuk hak angket DPR terkait persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Insya Allah surat usulan ini akan segera dikirimkan kepada pimpinan DPR RI,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini seperti dikutip dari Tempo, Sabtu (20/3/2022).
Ia menilai kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, masalah ini menimbulkan korban jiwa setelah sejumlah masyarakat dikabarkan meninggal saat antre mendapatkan minyak goreng.
Menurut Jazuli, negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, sehingga pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah mengatasi persoalan tersebut.
“Pemerintah tidak boleh menyerah mengatasi persoalan ini. Karena itu Fraksi PKS menempuh jalur konstitusi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengusulkan hak angket dan dibentuknya panitia khusus (pansus),” ujarnya.
Jazuli menilai pembentukan pansus hak angket minyak goreng diperlukan untuk mengungkap secara transparan kasus kelangkaan dan mahalnya harga di pasaran. Apalagi pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa stok satu dari sembilan bahan pokok ini aman. [wip]