(IslamToday ID) – Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membebaskan mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017 Fakhri Hilmi di kasus korupsi Rp 16 triliun Jiwasraya. Sebelumnya, di tingkat pengadilan tinggi Fakhri divonis delapan tahun penjara.
“Membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya,” kata Juru Bicara (Jubir) MA Andi Samsan Nganro, Kamis (7/4/2022).
Vonis bebas itu diketok oleh ketua majelis Desnayeti dengan anggota Soesilo dan Agus Yunianto. Majelis berpendapat berdasarkan peraturan OJK No 12/PDK.02/2014, Fakhri Hilmi dalam kedudukannya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A telah menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai dengan Standard Operasional Procedure (SOP) yang ada dan diatur dalam peraturan tersebut, sehingga pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.
“Namun adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung yaitu Dr Agus Yunianto SH MH yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi,” ucap Andi Samsan seperti dikutip dari DetikCom.
Kasus bermula pada Mei 2008. Bertempat di kantor pusat Jiwasraya, Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo melakukan pertemuan dengan Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT Inti Agri Resources yang juga merupakan advisor di PT Maxima Integra Investama yang dimiliki oleh Heru Hidayat.
Pada pertemuan tersebut, Hary bersepakat dengan Joko bahwa Jiwasraya akan membeli saham-saham milik Heru yang transaksinya akan diatur oleh Joko.
Belakangan, kasus ini dibidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Singkat cerita, Mahkamah Agung (MA) menyatakan terjadi pembobolan Jiwasraya hingga Rp 16 triliun. Fakhri Hilmi, selaku pejabat OJK sebagai pengawas asuransi, ikut terseret dan ikut diadili.
Awalnya, Fakhri Hilmi dihukum enam tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat. Di tingkat banding, hukumannya ditambah.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” kata ketua majelis tinggi James Butarbutar.
Majelis juga membebankan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000.
“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap majelis.
Berikut hukuman yang dijatuhkan MA terhadap para terdakwa di kasus korupsi Rp 16 triliun Jiwasraya:
1. Mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hendrisman dan disunat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
2. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hary dan disunat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
3. Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Syahmirwan dan disunat di tingkat banding menjadi 18 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
4. Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Syahmirwan dan disunat di tingkat banding menjadi 18 tahun penjara. Hukuman ini diperberat MA menjadi 20 tahun penjara.
5. Benny Tjokrosaputro dihukum penjara seumur hidup.
6. Heru Hidayat dihukum penjara seumur hidup. [wip]