(IslamToday ID) – Rencana aksi demonstrasi elemen mahasiswa pada Senin, 11 April 2022 mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
“Pemerintah memperhatikan dengan saksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang muncul, termasuk antara lain adanya rencana unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat pada hari Senin, 11 April 2022,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam rilisnya, Sabtu (9/4/2022).
Sebelumnya, Mahfud menggelar rapat koordinasi terbatas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri. Rapat yang dipimpin Mahfud itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Mahfud mengatakan unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi, namun Indonesia adalah negara hukum. Ia pun mengimbau agar aksi mendatang dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum.
“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Mahfud seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam menghadapi rencana aksi itu, katanya, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum. Ia juga mengingatkan agar aparat memberikan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya.
“Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” kata Mahfud.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4/2022). Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Jokowi menolak masa jabatan tiga periode.
Sebelumnya, beberapa kelompok mahasiswa juga telah melakukan aksi di daerah masing-masing, seperti Bogor dan Semarang.
Sementara di Lampung, mahasiswa berencana menggelar aksi pada 13 April. Mereka menyikapi kenaikan harga BBM, selain merespons wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Baru-baru ini, Jokowi melarang anak buahnya berbicara mengenai penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022) lalu.
Jokowi tak ingin menteri-menterinya membuat polemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja. [wip]