(IslamToday ID) – Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai kebijakan pangan kita bertolak belakang dengan upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Hal ini menyusul munculnya peringatan PBB terhadap kemungkinan krisis pangan dunia.
Ia mengkritisi respons kebijakan negara pada APBN 2023, dimana program food estate, pengelolaan pangan strategis seperti beras, minyak goreng, gula, daging sapi, kebijakan importasi pangan strategis dan hampir semua kebijakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan belum menemukan titik terang yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Memasuki bulan Juni ini, yang merupakan pertengahan tahun 2022, kondisi pangan nasional masih belum terlihat baik. Hampir semua komoditas naik yang membuat rakyat semakin menderita,” ungkap Akmal seperti dikutip dari Fraksi PKS, Kamis (2/6/2022).
Politisi PKS ini mengingatkan kepada semua termasuk pemerintah, bahwa dalam APBN 2022 alokasi dana untuk ketahanan pangan nasional ditetapkan sebesar Rp 92,2 triliun. Angka tersebut berkurang hampir Rp 7 triliun atau turun 6,86 persen dibanding alokasi tahun 2021 yang berjumlah Rp 99,02 triliun.
Akmal menambahkan, sejak April tahun 2021 pemerintah di hadapan DPR telah menyajikan paparan pentingnya reformasi subsidi energi, pupuk, dan bibit. Dengan segala argumennya, menurutnya, pemerintah telah mempresentasikan sebuah reformasi kebijakan subsidi yang tidak tepat yang menjadi banyak temuan di mana-mana.
“Saya berpendapat, bahwa semua kebijakan ini dipikirkan, didiskusikan bersama, dan diharapkan diimplementasikan dengan baik secara cermat dan tepat. Namun yang menjadi persoalan besar bangsa ini adalah begitu banyak praktik lapangan yang melanggar moral dari pelaksanaan kebijakan yang mestinya dapat dijalankan dengan baik. Inilah sumber atau akar masalah kenapa pangan kita tidak maju-maju puluhan tahun karena selalu ada penyelewengan,” tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mencontohkan, seperti program food estate yang menguras dana negara hingga ratusan miliar termasuk sarana dan prasarananya. Begitu besarnya anggaran food estate, menurut Akmal, yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, hingga pertengahan 2022 belum terlihat hasilnya.
Terbukti persoalan pangan nasional semakin rumit mulai dari ketersediaan komoditasnya, distribusinya, hingga tata niaganya.
Pria kelahiran Bone ini mengingatkan bahwa kestabilan harga barang terutama stabilisasi harga bahan pokok seperti pangan terbukti mampu menjaga kondisi politik, masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik, sehingga stabilitas negara terjaga.
Untuk itu, komoditas pangan ini mesti menjadi perhatian serius bagi pemerintah sehingga arah kebijakan fiskal pada tahun 2023 ini mendapatkan gambaran yang nyata atas bentuk reformasi kebijakan.
“Kita semua dapat mengoreksi kebijakan pemerintah, masih ada waktu pada penetapan APBN 2023 agar lebih mendukung pada peningkatan upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan, bahkan kedaulatan pangan. Semua pihak baik pemerintah, DPR, termasuk seluruh rakyat Indonesia mesti dapat kesempatan yang sama untuk memberi masukan agar kebijakan pangan nasional lebih terarah dengan dukungan APBN yang merupakan instrumen utama pengelolaan negara,” pungkas Akmal. [wip]