ISLAMTODAY ID (SOLO)— Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang juga Ketua Yayasan Mega Bintang mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia. Banyaknya mafia membuat situasi hari ini mengulang situasi tahun 1997, berdirinya Megabintang.
Pada peringatan HUT ke-25 Megabintang, ia menyoroti banyaknya kedzaliman dan ketidakadilan sebagai imbas dari banyaknya mafia. Padahal situasi serupa pernah berhasil diperjuangkan oleh Mega Bintang.
“Kami dulu berjuang, dalam kondisi ya istilah orang kedzaliman, ketidakadilan sudah berumur 25 tahun pun ternyata sama aja, ketidakadilan itu masih kita rasakan,” kata Boyamin dalam wawancaranya kepada ITD News di Solo pada Ahad (5/6/2022).
Bentuk kedzaliman dan ketidakadilan seharusnya selesai pasca tumbangnya Soeharto. Sayangnya kondisi tersebut masih dialami rakyat, contohnya munculnya mafia minyak goreng.
“Kasus mafia minyak goreng dan sampai saya pun dalam posisi sebagai MAKI maupun Mega Bintang ikut membongkar itu,” Bonyamin.
Kasus mafia minyak goreng membuat rencana Mega Bintang sebagai gerakan sosial perlu dirumuskan ulang. Megabintang mau tidak mau akan kembali bergerak di jalur politik untuk menghadapi kasus tersebut.
“(Mega Bintang) tadinya gerakan, terus setelah selesai posisi Pak Harto jatuh kita bentuk yayasan maunya fungsi sosial ngurusi MCK bersama, terus sumur yang dipingir-pinggiran di beberapa juga beras,” ucap Bonyiman.
“Mau gak mau mengurusi politik lagi jadinya dan salah satunya yang kita rasakan adalah mafia minyak goreng,” jelasnya.
Boyamin juga mengatakan bahwa kasus mafia minyak adalah puncak dari rentetan kasus mafia di Indonesia. Ia mencontohkan adanya kasus mafia hukum, makelar kasus ‘markus’ atau mafia kasus di dunia peradilan.
“Kalau dulu hukum seperti dimainkan oleh Markus segala macem, nampaknya puncaknya di mafia minyak goreng,” ujarnya.
Kekuasaan-Kedaulatan Rakyat
Ia juga mengatakan tentang kondisi pemerintahan dalam lima tahun terakhir. Menurutnya situasi saat ini mirip dengan era Orde Baru.
“Lima tahun belakangan dirasa kok kembali seperti ada kekuasaan yang tidak tersentuh,” ungkap Boyamin.
Boyamin juga membeberkan sejumlah kondisi yang terjadi hari ini yang membuat Megabintang perlu kembali ke khitahnya sebagai gerakan politik. Menurutnya kekuasaan hari ini harus dikontrol.
“Kekuasaan harus dikontrol, yang paling membahayakan membahayakan itu adalah ketika ada isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden,” ucap Boyamin.
Pembatasan masa kekuasaan presiden adalah salah satu agenda gerakan Mega Bintang pada masa Orde Baru. Masyarakat harus sadar ancaman serius dibalik wacana perpanjangan masa jabatan presiden bagi demokrasi di Indonesia.
“Yang kita perjuangkan dulu kan masa jabatan memang harus dibatasi kok ini menjadi tidak dibatasi. Masyarakat harus paham betul bahwa ada keadaan bahaya bagi demokrasi,” tegas Boyamin.
Ia juga mengingkatkan tentang makna kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat juga harus bersama-sama menuntut penghapusan presidential threshold 20%.
“Karena kedaulatan ada di rakyat maka presidential threshold yang 20% harus dihapuskan, masyarakat harus sadar itu,” ucap Boyamin.
“Kita sadarkan masyarakat bahwa mereka punya hak untuk memilih maupun tidak dipilih. Bukan kita menggerakan golput, bukan! Tapi kita menyadarkan masyarakat bahwa hakmu ini dihargai atau tidak dihargai,”
Bentuk penghargaan terhadap kedaulatan rakyat salah satunya harus berani menolak ketika ada jual beli suara. Rakyat jangan mudah tergiur dengan iming-iming uang Rp 100.000 sebagaimana yang sering terjadi dalam pemilu.
“Kalau tidak menyejahterakan kita boleh tidak memilih, memboikot atau kita memilih pemimpin yang mampu menyejahterakan,” tandasnya. (Kukuh)