(IslamToday ID) – Ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Suteki mengusulkan adanya reformasi besar-besaran di tubuh Polri karena sudah menjadi sarang bandit-bandit berseragam.
Seperti diketahui, kasus terakhir yang cukup menyita publik dan sangat memalukan bagi institusi Polri adalah tewasnya Brigadir Joshua yang dibunuh oleh atasannya sendiri yakni Irjen Ferdy Sambo.
“Polisi kini menjadi raksasa setelah sekian puluh tahun reformasi, yang berpotensi menjadi mesin pembunuh, yang dapat digunakan oleh para komplotan politikus busuk untuk melakukan niat jahatnya,” ungkap Suteki dalam tayangan YouTube FNN dikutip Kamis (18/8/2022).
“Di dalamnya itu ada Mabes alias mafia besar atau ada bandit-bandit berseragam, sehingga perlu ada reformasi di kepolisian,” tambahnya.
Suteki kemudian mengusulkan sejumlah cara untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Pertama, ia mengusulkan dibubarkannya Mabes Polri, sehingga cukup jajaran Polda di tingkat provinsi. Sehingga tidak perlu jabatan Kapolri karena jabatan ini sangat politis.
Kemudian yang kedua, lanjutnya, hilangkan sistem komando atau kepangkatan. Karena jenderal itu juga pangkat yang sifatnya politis. “Ya kita mengadopsi seperti ASN itu, di ASN kan gak ada (kepangkatan) meskipun saya profesor kan gak bisa di garis komando,” ujarnya.
Ketiga, dibukanya peluang untuk diadakannya lembaga investigasi tandingan atau model detektif swasta. Karena penyidikan kejahatan tidak hanya bisa dilakukan oleh penyidik negara dalam hal ini Polri, tapi juga bisa dilakukan oleh detektif swasta.
Yang keempat yakni soal pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Suteki berharap Komisi III aktif kembali melakukan pengawasan alias tidak “masuk angin” terhadap institusi Polri.
“Karena kita tahu sendiri untuk menangani suatu perkara itu memang ada tiga hal yang sangat berperan, yaitu pertama akses kekuasaan, kedua akses keuangan, dan ketiga media,” katanya.
Terakhir, Suteki berharap pada peran presiden yang mesti proaktif melakukan pengawasan terhadap institusi Polri. “Mestinya presiden juga proaktif mengawasi dan juga menegur serta memberikan perintah pada Kapolri untuk membenahi Polri supaya kepercayaan masyarakat bisa kembali,” pungkasnya. [wip]