ISLAMTODAY ID— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengalami kerumitan dalam mengatur keuangan negara di tengah krisis ekonomi global. Bagi Indonesia, salah satu yang paling krusial ialah mengotak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengaturan APBN 2023 misalnya disusun dalam rangka menghadapi risiko krisis ekonomi global. Terutama yang diakibatkan oleh inflasi dampak naiknya harga pangan dan energi.
Baru-baru ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengeluhkan tentang besaran APBN yang harus dikeluarkan untuk membayar para pensiunan. Anggaran senilai Rp 2.800 triliun itu habis untuk membayar pensiunan.
“Seperti diketahui belanja pensiun di dalam APBN itu pemerintah itu tidak hanya pensiun ASN TNI POLRI bahkan ASN, daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja antara Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI, pada Rabu (24/8/2022).
“Karena kita masih menggunakan prinsip defind benefit. Artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defind,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan juga bahwa selama ini para pensiunan mengumpulkan uang mereka di Taspen dan ASABRI. Namun keduanya (Taspen dan ASABRI) tidak membayarkan, pembayaran dilakukan oleh APBN.
“ASN TNI POLRI memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri namun untuk pensiunnya mereka gak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh,” tutur Sri Mulyani.
Anggaran Subsidi BBM
Selain mengeluhkan anggaran bagi para pensiunan PNS, TNI dan Polri, pemerintah telah bahkan sejak jauh-jauh hari mewacanakan pencabutan subsidi BBM bagi rakyat miskin. Pemerintah mengklaim telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menyubsidi BBM.
Kenaikan BBM bahkan menjadi keputusan yang dilematis yang harus segera diputuskan. Antara penyelamatan APBN agar tidak jebol atau inflasi akan naik tinggi.
“Keputusan ini, kan harus mempertimbangkan banyak aspek, aspek daya beli, dan kemampuan pendanaan pemerintah (subsidi BBM),” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Kamis (25/8/2022).
Pada hari yang sama Menkeu Sri Mulyani mengatakan kenaikan BBM tak akan terjadi sepanjang ada suntikan dana ke APBN senilai Rp 198 triliun. Namun sumber suntikan dana tersebut sebenarnya tidak ada di APBN.
“Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaanya, ‘Ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau nggak?’ Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh Ngutang? kata Sri Mulyani dalam rapatnya bersama Komite IV DPD RI pada Kamis (25/8/2022). (Kukuh Subekti)