(IslamToday ID) – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih menunggu keputusan Presiden Jokowi. “Kalau BBM, kita tunggu Presiden (Jokowi),” katanya, Rabu (31/8/2022).
Luhut mengungkapkan kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi energi dan pangan. Namun, pemerintah sudah mengantisipasi sesuai arahan Jokowi. “Dari pangan, saya kira presiden sudah memerintahkan untuk kita menangani soal ini, seperti penanganan Covid-19,” ujarnya.
Saat ini, inflasi inti masih di kisaran 2,8 persen dan terbilang rendah. Pemicu inflasi mayoritas berasal dari bahan pangan.
“Kalau pangan ini, kita semua kompak seluruh kabupaten (dan) provinsi di Indonesia. Saya kira kita akan bangun kebersamaan itu untuk menghadapi musuh bersama,” katanya dikutip dari CNN Indonesia.
Luhut juga mengimbau agar semua pihak menghindari silang pendapat seperti saat awal pandemi Covid-19. Pasalnya, pemerintah berusaha mencari kebijakan yang terbaik.
“Awal-awal pada penanganan Covid-19 begitu juga silang pendapat, tapi setelah jalan semua tidak omong lagi. Sekarang saya titip, presiden juga minta saya untuk bantu menangani ini. Sama polanya dan percayalah kita memberikan yang terbaik,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apabila seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi di Indonesia kompak dalam memonitor kenaikan harga pangan hingga ke kecamatan, kenaikan inflasi bisa diatasi.
“Jadi, betul-betul nanti semua TNI dan Polri, Pemda semua turun untuk kita kompak mengatasi masalah nasional ini yang dunia menghadapi, bukan Indonesia saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi pada 31 Agustus 2022 yang akan berlaku pada 1 September.
“Ya tunggu saja besok (pengumuman kenaikan harga BBM subsidi),” ungkap Arifin, Selasa (30/8/2022).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT bagi para pekerja bergaji Rp 3,5 juta cair pada September 2022 ini.
Ia menyebut berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin bantuan itu tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
“Kementerian Ketenagakerjaan terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” kata Ida.
Lebih rinci, langkah-langkah untuk penyaluran BSU di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU dan memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.
Lalu, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Selain itu, Ida juga mengatakan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Tidak hanya itu, koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.
“Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,” kata Ida. [wip]