(IslamToday ID) – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite maupun solar berdampak pada dua hal, yakni panic buying di kalangan masyarakat dan potensi penimbunan oleh oknum.
Ketua Hiswana Migas DPD III Juan Tarigan menyadari panic buying dan potensi penimbunan BBM subsidi memang sangat sulit diantisipasi. Meski begitu, pengusaha SPBU sudah menyiapkan berbagai langkah strategi dalam menghadapi kedua persoalan itu.
“Terkait dengan antisipasi yang bisa kami lakukan saat ini adalah memberikan informasi ke masyarakat bahwa tidak perlu panic buying, karena stok dijamin aman. Adapun untuk oknum penimbunan kita antisipasi dari kewajaran pembelian BBM,” ujar Juan dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (2/9/2022).
Lebih lanjut, ia mengatakan dengan banyaknya potensi penimbunan BBM subsidi, pihaknya juga telah menggandeng aparat kepolisian, terutama dalam proses pengawasan di lapangan. “Untuk masalah tindakan di lapangkan, sepengetahuan kami pihak aparat kepolisian sudah melakukan hal tersebut,” katanya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga meminta agar pemerintah dapat tegas dalam mengambil sebuah kebijakan. Pasalnya, dengan terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM yang tak kunjung diputuskan, telah menyebabkan terjadinya panic buying di kalangan masyarakat.
“Pemerintah harus ada ketegasan segera putuskan. Jangan semua menteri bicara, nah ini yang menyebabkan panic buying di level masyarakat,” kata Bhima, Kamis (1/9/2022).
Menurutnya, seharusnya tidak semua menteri ikut berkomentar perihal rencana kenaikan harga BBM. Hal itu guna meredam gonjang-ganjing kenaikan harga BBM di kalangan masyarakat.
“Cukup satu saja, yang paling relevan Menteri ESDM yang bicara atau di Menteri Keuangan, di luar itu gak boleh. Ini Menteri Investasi bicara, Menko Marves bicara,” katanya.
Menurut Bhima, dengan semakin banyaknya menteri yang turut berkomentar perihal rencana kenaikan BBM, dipastikan masalah kebocoran penyelewengan BBM bersubsidi akan semakin tinggi. Pasalnya, kondisi ini akan dimanfaatkan oleh oknum dalam mengeruk keuntungan.
“Bisa dimanfaatkan bisnis penimbunan, nah ini jadi masalah bocornya ke sana bukan ketidaktepat-sasaran, malah bocor ke penimbunan spekulan yang memanfaatkan situasi. Nah ini berat ke Pertamina dan akhirnya berat juga ke APBN, karena pokok kebijakannya gak clear,” katanya.
Sampai saat ini Presiden Jokowi masih belum mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar. Presiden mengaku masih menghitung dan berhati-hati untuk memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
Saat kunjungan ke tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia di Papua, Kamis (1/9/2022), akhirnya Jokowi pun buka suara terkait kapan pemerintah akan menaikkan harga pertalite dan solar subsidi ini.
Jokowi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah masih mengkalkulasi kebijakan tersebut. Pemerintah tak ingin kebijakan tersebut tidak dihitung dengan cermat. “BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati,” katanya. [wip]