(IslamToday ID) – Partai Demokrat membebaskan kadernya di berbagai daerah ikut dalam aksi demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Demokrat juga tidak melarang kadernya jika ingin mengajak PNS atau keluarga TNI-Polri untuk ikut serta turun ke jalan.
“Seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa (6/9/2022).
“Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai,” tambahnya dikutip dari CNN Indonesia.
Demokrat juga meminta kadernya tak perlu bersandiwara dengan menangis seperti kader PDIP dulu saat harga BBM naik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu,” kata Kamhar.
Ia menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki banyak jalan untuk mengatasi beban APBN akibat subsidi BBM. Menurutnya, tidak harus menaikkan harga BBM karena membebani masyarakat kecil.
Misalnya, kata Kamhar, pemerintah bisa merelokasi anggaran yang selama ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur.
“Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengkritik kebijakan anyar Presiden Jokowi yang resmi menaikkan harga BBM bersubsidi per 3 September 2022. Ia menilai kebijakan tersebut sudah melewati batas dan bertolak belakang dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia.
“Saya kira ini pemerintah sudah melewati batas, cross the line. Ya kita tidak tahu, ini apa yang akan menjadi respons rakyat. Kalau Partai Demokrat sudah menolak ini semua,” kata.
Ia berpendapat kenaikan harga BBM bersubsidi yang dikemas dengan pengalihan subsidi hanyalah bahasa halus dari bagaimana pemerintah berniat mencari dan mengambil modal APBN dari uang rakyat.
Mantan Aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) itu juga menyinggung argumentasi yang dipakai pemerintah dengan pengalihan subsidi lantaran selama ini dinikmati orang berkecukupan merupakan argumentasi fiksi.
Sebab ia menilai hukum sistem produksi salah satunya dengan menaikkan ongkos produksi, sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan-bahan pokok lainnya di pasaran. Dengan demikian, ia memastikan seluruh elemen masyarakat tetap ikut terdampak pada kebijakan baru ini.
“Ini rakyat mencurigai bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk membangun proyek-proyek mercusuar di Ibukota Negara (IKN) dan lain sebagainya,” pungkas Andi. [wip]