(IslamToday ID) – Kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang didalangi oleh atasannya mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo tak kunjung menemui titik terang. Padahal, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya.
Namun hingga kini, instruksi dari Jokowi tersebut seakan tidak diindahkan oleh pihak kepolisian. Hal ini terlihat dari panjangnya proses hukum yang dilakukan oleh Polri.
Berdasarkan hal tersebut, Ketua Komunitas Civil Society Indonesia Irma Hutabarat meminta Presiden Jokowi untuk segera turun tangan. “Kalau presidennya nggak didengerin, presidennya jangan diem aja dong,” katanya dikutip dari Suara, Senin (19/9/2022).
Menurutnya, Jokowi seharusnya bersikap tegas kepada pihak kepolisian, bahkan jika perlu beri ancaman pemecatan. “Kalau saya perintahkan kalau kamu tidak bisa bikin betul, maka kamu akan saya pecat,” kata Irma.
“Kan namanya atasan memohon transparan. Tapi tidak dikabulkan jangan diam aja,” sambungnya.
Lebih lanjut Irma juga mengingatkan bahwa Polri seharusnya lebih mementingkan rakyat, karena sejatinya Polri bukan hanya milik polisi saja, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Melihat kinerja Polri yang lamban dalam penanganan kasus kematian Brigadir J, menurutnya, tentu banyak menyakiti hati rakyat Indonesia.
“Perlu diingat polisi itu bukan punya kepolisian Republik Indonesia saja. Polri bukan hanya milik polisi saja, Polri adalah milik dari seluruh rakyat Indonesia, nah itu musti diingat,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menilai kasus yang menjerat kliennya saat ini hanya jalan di tempat. Ia turut menyoroti sikap Jokowi yang menurutnya sangat pasif, tidak turun langsung membantu penyelesaian kasus yang kini menjerat Ferdy Sambo. Melihat kondisi ini, ia meminta masyarakat agar siap-siap kecewa.
Awalnya Kamaruddin meluapkan kekesalannya dan menyebut Indonesia negara yang munafik, karena banyak warganya yang rajin beragama tapi tak bertuhan.
Kamaruddin lalu menjelaskan penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang baik di tahun 2024 mendatang demi perbaikan Indonesia. “Kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat pada 2024,” katanya.
Kamaruddin menjelaskan, saat ini Indonesia tengah diadu domba dengan adanya kubu Pancasila dan khilafah. Ia lalu meminta agar rakyat tidak mudah diadu domba. Ia bercerita dirinya pernah diundang ke gereja dan pesantren yang mana semuanya menyambut dengan baik.
“Jangan mau diadu domba. Kita ini diadu domba mafia dengan mengatakan sebagian Pancasila, sebagian lagi khilafah. Oleh karena itu, di 2024 momen yang tepat,” kata Kamaruddin.
Kamarudidn juga bercerita jika saat ini Indonesia tengah disandera oleh mafia hukum. “Perkaranya hanya mutar-mutar di situ saja,” ujarnya. [wip]