(IslamToday ID) – Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menilai Presiden Jokowi makin menunjukkan kedangkalan cara berpikir saat membandingkan biaya proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dengan biaya penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, logika Jokowi sering terbalik apalagi pada saat membandingkan biaya IKN dengan Covid-19 itu.
“Saya kira tidak apple to apple, apabila membandingkan antara biaya IKN dengan biaya Covid. Jokowi semakin menunjukkan kedangkalan cara berpikirnya,” kata Saiful dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/12/2022).
Karena, menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, kepentingan masalah kesehatan tidak dapat dibandingkan dengan soal IKN.
“Kalau dana Covid dijadikan dasar untuk pembangunan IKN, maka tentu hal tersebut bisa berbahaya, karena Covid tentu hubungannya dengan keselamatan jiwa rakyat, tapi kalau IKN saya kira tidak ada hubungannya dengan keselamatan kesehatan rakyat,” jelas Saiful.
Lanjutnya, logika terbalik itulah yang sering ditunjukkan Jokowi kepada publik. Sehingga, membuat publik tidak respect, bahkan tidak interest dengan apa yang sering disampaikan Jokowi. “Analisis Jokowi tentu sangat dangkal dengan berusaha membandingkan dana Covid dengan dana IKN,” ucapnya.
“Ini juga menunjukkan kedangkalan berpikir orang-orang dan tim terdekat yang ada di sekitar Jokowi, di mana tidak mampu meyakinkan Jokowi tentang pola pembangunan yang semestinya diprioritaskan untuk menunjang kebutuhan rakyat, bukan hanya kebutuhan segelintir elite,” tambah Saiful.
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Ia menyebut pernyataan Jokowi yang membandingkan biaya proyek IKN Nusantara dengan penanganan Covid-19 berbahaya.
“Pernyataan Jokowi soal biaya Covid Rp 1.700 triliun saja bisa masa untuk IKN Rp 460 triliun grogi, ini berbahaya,” ujarnya, Ahad (4/12/2022).
Muslim mengatakan, dana penanganan pandemi Covid-19 selama ini berasal dari utang dan hingga saat ini tidak diketahui dengan jelas penggunaannya untuk apa saja. Terlebih terdapat payung hukum pelindung yang jika terjadi penyimpangan anggaran tersebut tidak diaudit, diusut, dan diadili.
“Jadi gelap. Ke mana dana Covid itu dipergunakan? Padahal ini dana utang. Dan negara harus mengembalikan dana tersebut. Dan sudah pasti jadi beban negara, beban rakyat akibat dana utang terus membengkak,” kata Muslim.
Saat ini saja, katanya, posisi utang telah mencapai Rp 7.400 triliun lebih. Di mana, beban utang bukan berkurang, melainkan terus semakin bertambah dari waktu ke waktu.
“Sekarang Jokowi mencoba bandingkan rencana dana IKN Rp 460 triliun dengan dana Covid. Dari sisi UU IKN saja direvisi akibat pembuatannya tergagap seperti mau kejar target. Apalagi sumber keuangan IKN masih ditawarkan sana sini dan belum jelas investornya. Lalu mau berutang lagi untuk biayai IKN, bukankah ini berbahaya?” jelas Muslim.
Utang sendiri, lanjutnya, akan terus ada dan menggunung bahkan ketika Jokowi tidak berkuasa lagi.
Muslim pun mencurigai, Jokowi tetap mau kebut proyek IKN sebagai alasan agar dapat memperpanjang jabatan tiga periode untuk menuntaskan IKN. [wip]