(IslamToday ID) – Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik di tahun depan karena sudah memasuki tahun politik.
Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya tidak akan mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif maupun harga yang diatur pada tahun politik. Biasanya pemerintah jarang membuat kebijakan kenaikan harga atau tarif termasuk harga BBM di tahun politik.
“Kalau ada kenaikan tarif lain ini tidak semudah itu, karena tahun depan ini tahun politik,” kata Rahadian dalam diskusi ‘INDEF: Efek Resesi Global Terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023’ di ITS Tower, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).
Ia menuturkan kenaikan harga BBM pada September lalu memang berdampak pada kenaikan inflasi nasional. Namun kenaikan tersebut masih dibawah perkiraan pemerintah yang semula bisa mencapai 6 persen, yakni 5,42 persen di bulan November 2022.
“Artinya kenaikan BBM domestik ini dampaknya besar ke inflasi, tetapi ini realisasinya tidak sebesar yang diperkirakan,” kata Rahadian.
Kalaupun ada kenaikan harga, katanya, dampaknya terhadap inflasi juga tidak akan besar. Sebab kenaikan BBM saja yang berdampak ke semua sektor, kontribusinya terhadap inflasi akan rendah. “Karena tahun depan ini tahun politik, kemungkinan kecil ada kenaikan. Kalaupun dampaknya kecil ke inflasi,” katanya.
“Kalau tahun ini inflasi sudah tinggi kemungkinan inflasi kita ini asumsinya lebih rendah dan terkendali di angka 3,66 persen, selain ada ancaman ekonomi yang melambat,” sambungnya dikutip dari Liputan 6.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh ekonom senior INDEF, Muhammad Nawir Messi. Meskipun tahun depan masih ada potensi kenaikan harga pangan dan energi, BBM kemungkinan tidak naik lagi.
“BBM sudah naik dan saya kita kalau ada gejolak yang lebih tajam di global saya kira pemerintah enggak akan melakukan adjustment lebih jauh lagi,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menaikkan harga BBM karena ada tahun politik. Sehingga tidak mungkin ada kenaikan harga BBM.
“Karena tahun depan ingat tahun politik, bunuh diri penguasa kalau menaikkan lagi harga BBM menjelang pemilu. Hampir tidak mungkin meskipun secara rasional bisa saja, jadi hampir tidak mungkin dari sisi BBM,” katanya.
Pemerintah dan pengusaha sepakat kalau momen tahun politik yang dimulai pada 2023 akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktornya, mulai dari mobilitas masyarakat yang bakal meningkat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan mobilitas masyarakat ini jadi satu aspek penting. Lantaran, ekonomi juga akan ikut hidup seiring dengan meningkatnya aktivitas.
“Siklus tahun politik ini sudah biasa dalam 5 tahun sekali, barangkali yang jadi catatan di tengah hiruk-pikuk ini ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Biasanya, nanti di 2023-2024 akan mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas masyarakat. Kemudian terjadi kegiatan yang sifatnya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat akan tinggi,” paparnya.
Ada satu kunci penting yang perlu dicapai untuk menyukseskan hal itu. Yakni adanya stabilitas baik dari sisi politik, sosial, dan ekonomi.
“Karena kuncinya ada di situ. Kalau kita bisa menjaga di tahun politik 5 tahun sekali ini, justru jadi peluang, mendorong banyak hal utamanya seiring tingginya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” tambah Susiwijono.
Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan tahun politik bisa jadi kesempatan sekaligus tantangan. Stabilitas politik perlu jadi kunci untuk menjaga keamanan demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Harapannya mampu menimbulkan kontinuitas faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan ekonomi.
“Ujung-ujungnya kalau sudah ada growth, ada (peningkatan) perdagangan, investasi, ada revenue, ada lapangan kerja, profit. Ujungnya pada kesejahteraan,” katanya. [wip]