(IslamToday ID) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menarik kembali pernyataannya yang menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding. Ia mengatakan tidak semua anggaran dimaksud digunakan untuk rapat dan studi banding saja.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Senin (30/1/2023).
Ia menegaskan arahan Presiden Jokowi sangat jelas meminta agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Ia lantas memberi contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.
“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatera dan Kalimantan, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari Pemda. Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya?” imbuhnya.
Anas menuturkan strategi untuk menghemat yaitu dengan konsultasi secara online. “Lebih baik anggarannya dialihkan untuk menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak kepada masyarakat,” katanya.
Anas menjelaskan, pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian/lembaga dan Pemda. Ia berujar saat itu konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Ketika itu ia memaparkan logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan,” ungkap Anas.
“Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,” pungkasnya dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, pernyataan Anas yang menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding menuai kritik, termasuk dari LSM dan DPR. [wip]