(IslamToday ID) – Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan mekanisme menggelar sidang istimewa tidaklah mudah, Meski begitu, semua tergantung dari keputusan pada sikap partai politik (Paprol) di DPR. Menurut Bamsoet dirinya sebagai Ketua MPR hanya memegang palu Sidang Istimewa.
Hal ini, Bamsoet sampaikan prihal isu, skema wacana penundaan pemilu lewat Sidang Istimewa MPR RI.
“Mekanisme sidang istimewa tidak mudah, Sangat tergantung pada parpol-parpol yang ada di parlemen ini. Kalau saya kan cuma megang palu saja,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (5/2/2023).
Saat ditanya apakah jika parpol-parpol di parlemen bersepakat memperpanjang masa jabatan maka penundaan pemilu akan terwujud. Bamsoet enggan berkomentar. Ia meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada para ketua umum parpol.
“Ya tanya ketum parpolnya dong,” ujarnya.
Sebelumnya, pada akhir tahun lalu Bamsoet mewacanakan penundaan pemilu. Ia menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Politikus Partai Golkar itu berpendapat banyak potensi atau ancaman yang perlu diwaspadai bangsa dan negara. Salah satunya, kata Bamsoet, pemilu bisa membuat situasi politik nasional memanas.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” ucap Bamsoet dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Ia turut menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan presiden saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 73,2 persen.
Bamsoet meminta Poltracking Indonesia menganalisa lebih lanjut terkait korelasi kepuasan masyarakat dengan keinginan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melewati masa transisi ini,” ungkapnya.
Sebagai informasi, isu penundaan pemilu kembali menguat setelah Plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono mengatakan penundaan Pemilu 2024 bisa saja benar-benar terjadi kendati terus pasang surut dalam opini publik.
“Saya melihat bisa fifty-fifty (penundaan Pemilu 2024 terjadi),” kata Mardiono dikutip dari sindonews, Ahad (5/2/2023).
Isu penundaan pemilu juga menguat setelah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi topik pembicaraannya dengan Menko Polhukam Mahfud Md pada pertemuan 25 Januari 2023 lalu.
Denny mengatakan memang masih ada pihak yang ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Jalan yang akan dilalui yaitu mekanisme Sidang Istimewa MPR.
“Dia dan kelompoknya telah siap untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR, sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024,” kata Denny dalam siaran persnya, Rabu (1/2/2023).
Lanjutnya, dalam skenario tersebut, Sidang Istimewa MPR akan diadakan saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri. [HzH]