(Islam Today ID) – Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mengaku pesimis impian Jokowi bisa terwujud di akhir tahun ini. Pasalnya, Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sesuai target dan gedung-gedung berdiri megah di awal tahun ini ternyata jauh dari kenyataan
“Jadi tidak mungkin 2023 ini sudah masuk tahap konstruksi gedung,” ujar Bhima dikutip dari RMOL.ID, Jumat (24/2).
Keinginan itu pernah diutarakan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2022. Namun saat mantan Walikota Solo tersebut kembali mengunjungi lokasi IKN pada Rabu (22/2), belum ada satu pun gedung megah yang berdiri.
Bhima ragu pemerintah sudah mengantongi dana cukup untuk membangun IKN. Apalagi diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun.
“Pendanaan dari investor pun masih belum jelas. Apalagi jelang Pemilu 2024 semua menahan diri,” tuturnya.
“Pembangunan IKN masih sangat awal. Jadi butuh 30 tahun lebih baru ada infrastruktur lengkap, termasuk gedung pemerintah,” demikian Bhima menambahkan.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menilai, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota modern sejatinya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Menurutnya, pemindahan IKN masih membutuhkan banyak waktu agar bisa dapat dihuni dan masuk ke wilayah IKN tersebut.
“Saya setuju (pembangunan IKN), tapi tidak dalam waktu lima tahun kedepan. karena memindahkan IKN bukan seperti memindahkan nasi ke satu piring. oleh karenanya terkait pemindahan ini masih membutuhkan banyak waktu sampai bisa dihuni dan masuk,” Kata Agus.
Adapun terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan sendiri, Agus menerangkan bahwa saat ini belum ada progres yang berjalan dan hanya progres pembangunan jembatan dan waduk sedangkan untuk yang lainnya masih belum ada progres.
“Ya enggak ada (Progres). saya sudah lima kali ke sana dan tidak ada progres. progresnya itu hanya pembangunan jembatan dan waduk yang sudah selesai, yang lainnya itu belum,” Ujarnya
Selain itu, Agus juga menyinggung soal rencana pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79 pada tahun 2024 yang ditargetkan Presiden akan dilaksanakan di IKN. Dia mengungkapkan bahwa rencana tersebut sepertinya sulit untuk dapat dilaksanakan pada tahun tersebut. Mengingat kondisi tanah dan ruangnya yang tergolong sempit.
“Upacaranya Dimana? kondisi titik nol IKN tidak rata tanahnya dan sempit. Kalaupun dipercepat tentunya akan berdampak pada kualitas pembangunannya sendiri. Karena, tidak mematuhi pakem atau aturan tentang pertanahan yang pada akhirnya akan membuat kerusakan seperti halnya jalan-jalan yang ada,” Kata Agus
Ketika disinggung soal realisasi pemindahan IKN. Agus juga menerangkan bahwa sesungguhnya pemindahan IKN hingga saat ini masih belum jelas dan programnya dinilai masih sekilas pemanggilan-pemanggilan investor dan belum pada tindakan yang nyata.
“Masih belum jelas!, karena programnya apa? hanya melakukan pemanggilan investor, tetapi sampai sekarang kenyataannya masih belum ada dan semua (pembangunan) masih menggunakan APBN,” Tambahnya.
Terakhir, Agus menegaskan bahwa skema pemindahan IKN sendiri sejatinya harus dapat memenuhi faktor kebutuhan hidup seperti halnya transportasi dan makanan yang juga menjadi hal penting dalam pemindahan IKN sendiri.
“Manusia itu butuh penyokong hidup, kalau hal itu tidak ada maka akan susah. dan pastinya semua orang punya batas kesabaran dan batas survival hidup, jika hal itu juga tidak ada maka akan seperti apa IKN ini?,” Jelas Agus.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai adanya penggaungan kembali soal target pemindahan IKN dan pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di tahun 2024, merupakan bentuk kepanikan yang dialami oleh Presiden Jokowi. Mengingat, Adanya keragu-raguan yang diwacanakan Jokowi terkait pembagunan IKN di Kalimantan sejak Undang-Undang IKN ditetapkan.
“Menurut saya ini adalah suatu kondisi yang dimana saya melihat Presiden dalam kondisi panik. Dimana di pidatonya Presiden dalam penyampaiannya ada keragu-raguan yang sedang dialami terkait target yang sudah ditetapkan sejak awal dan sejak Undang-Undang IKN Ditetapkan. Keraguan itu terletak pada Apakah sesuai target atau tidak?,” kata Trubus kepada Liputan6.com Kamis, (20/10/2022)
Terkait progres pembangunan IKN, Trubus menyebut bahwa pembangunan IKN sendiri belum berjalan karena masih tersendat pada pencarian investor dan juga bergantungnya pembangunan pada APBN. “Progresnya belum berjalan karena masih bergantung pada APBN bukan pada investor,” Ujarnya
Lebih lanjut, kata Trubus, pada kenyataannya pembangunan IKN masih belum ada perkembangan yang signifikan, terlebih jika merinci pada target pemindahan di tahun 2024 dan masih jauh dari target
“Saya melihat justru belum banyak berkembang. Kecuali hanya infrastruktur jalan saja yang sudah. Tapi, jika merinci pada target yang disebut IKN belum dan itu masih jauh,” kata Trubus.
Trubus juga menilai terkait konsep hutan kota IKN di Kalimantan yang direncanakan sebelumnya. Menurutnya, konsep tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Terlebih hal ini menyangkut soal lingkungan.
“Jadi saya melihat terkait konsep ini (Hutan Kota IKN) agak berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Nantinya akan berisiko merusak lingkungan yang ada. Tidak hanya itu, hal ini juga berpotensi memicu adanya konflik agraria yang terjadi dengan penduduk setempat,” Jelas Trubus. [MU]