(IslamToday ID) – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusut tuntas. Ia menegaskan tidak memberi ruang adanya penyelewengan anggaran negara.
“Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas,” kata Wapres dalam keterangannya usai kembali dari Jepang, Jumat (10/3/2023).
Hal ini disampaikan Wapres menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkap dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun yang sebagian besar ada di DJP dan Bea Cukai Kemenkeu.
Wapres menegaskan, jika ada hal-hal yang terindikasi penyimpangan atau penyelewengan keuangan maka sudah menjadi wewenang aparat penegak hukum. Semua pihak harus berkoordinasi untuk bersama menyibak tabir teka-teki Rp 300 triliun yang disebut melibatkan ratusan pejabat tersebut.
“Hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya, itu memang menjadi kewenangan yang berwenang,” kata Wapres dikutip dari Republika.
Ia juga mendorong internal Kemenkeu dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu melakukan penelusuran terkait transaksi keuangan mencurigakan itu. Ia tak lelah meminta semua pegawai pemerintah untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai pertanggungjawaban harta kekayaan yang diperoleh selama ini.
“Utamanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari Inspektorat Jenderal itu nomor satu (untuk menelusuri),” kata Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut.
Wapres mengatakan LHKPN adalah aturan yang mengikat penyelenggara negara, ditambah dengan pengawasan publik saat ini.
“Sebenarnya itu sudah menjadi aturan ya, semua pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan LKHPN setiap tahun, dan itu kalau ada yang belum melaporkan saya kira perlu diteliti lagi,” katanya.
“Mencurigakan ya tentu diteliti, karena semuanya sudah melaporkan, untuk di Kementerian Keuangan saya kira di semua kementerian lain sama saja. Ternyata memang masih ada yang tidak dilaporkan,” lanjutnya. [wip]