(IslamToday ID) – KontraS mengkritik keras Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait pernyataannya soal aura Presiden Jokowi pindah ke Prabowo Subianto.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menganggap pernyataan dari Budi Gunawan atau yang kerap disebut BG tentu tidak bisa dianggap sepele. Sebab, ucapan itu keluar dari kepala lembaga negara yang memiliki otoritas yang sangat besar.
“Terlebih, pernyataan tersebut memiliki tendensi dukungan kepada Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden kembali pada kontestasi Pemilu 2024,” kata Fatia dikutip dari Liputan 6, Jumat (24/3/2023).
Sehingga, ia memandang BG telah melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, terkait dengan profesionalitas dan netralitas.
“Ketentuan tersebut penyelenggaraan intelijen harus dilakukan berbasis pada profesionalitas dan netralitas. Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pimpinannya telah membuat pernyataan politis serta bahkan berpihak pada calon presiden tertentu,” sebutnya.
“Selain itu, pernyataan yang menyangkut Prabowo dalam acara pemerintahan juga tak ada kaitannya dengan peran, tujuan, dan fungsi intelijen sebagaimana digariskan pada UU Intelijen Negara,” tambahnya.
Alhasil, Fatia berujar ucapan tersebut muncul di tengah penyelenggaraan sistem intelijen Indonesia yang problematik. Berdampak pada citra BIN yang dalam menjalankan tugasnya jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Hal tersebut pernah diungkap oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2021 lalu. Bahwa terdapat persoalan transparansi pada BIN, karena lemahnya implementasi pengawasan serta kecenderungan aktor pengawas untuk melakukan fungsinya secara parsial, atau bisa dikatakan melakukan pengawasan secara tertutup.
Di tengah masalah yang belum terurai, Fatia menilai ucapan BG bisa makin memperburuk situasi. Di tengah persoalan politisasi instrumen pertahanan dan keamanan, dengan melontarkan pujian kepada Prabowo.
“Pujian kepada Prabowo dapat disalahgunakan sebagai instruksi untuk memobilisasi instrumen intelijen negara untuk memenangkannya sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Hal ini jelas berbahaya, sebab akan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest),” jelasnya.
Atas dasar uraian di atas, KontraS mendesak Jokowi, pertama, menegur BG yang terindikasi tidak profesional karena diduga melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Sementara, desakan KontraS yang kedua yakni meningkatkan sistem pengawasan intelijen negara dan mewujudkan lembaga intelijen yang profesional, objektif, dan netral sebagaimana diamanatkan oleh UU Intelijen. [wip]