(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku bakal “cawe-cawe” di Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Jokowi adalah presiden partisan.
Dedi berpandangan, tindakan Jokowi selama ini menunjukkan bahwa sikap cawe-cawe atau intervensi tersebut bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi politik pribadi.
“Apa yang ditunjukkan presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan. Secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi,” kata Dedi dikutip dari Kompas, Selasa (30/5/2023).
Menurutnya, jika intervensi yang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi mestinya mengintervensi Mahkamah Konstigusi (MK) agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi.
Kemudian, mengintervensi KPK agar tidak menjadi alat kekuasaan, atau mengintervensi KPU dan Menteri Keuangan agar semua proses pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu. “Intervensi dalam hal pelaksanaan, sah saja karena memang tanggung jawab presiden, tetapi intervensi politis jelas tidak dibenarkan,” ujarnya.
Sementara itu, Dedi menilai yang terjadi saat ini adalah Jokowi menentukan siapa Capres yang diinginkan, berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi, hingga mengucilkan partai lain yang berseberangan. Ia lantas menegaskan, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak etis sekaligus merusak wibawa kepala negara.
“Cawe-cawe Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya. Mulai dari potensi rusaknya tata kelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal,” kata Dedi.
Sebelumnya, para pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi mengaku bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini disampaikan oleh para pemred usai bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.
“Untuk kepentingan negara, tadi presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara,” kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra usai pertemuan.
Jokowi mengatakan dirinya cawe-cawe untuk kepentingan yang positif, termasuk dalam hal ini tidak menggunakan kekuasaan TNI dan Polri. Mantan Walikota Solo itu juga menegaskan cawe-cawe untuk negara, bukan cawe-cawe untuk kepentingan politik praktis. [wip]