(IslamToday ID) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat suara perihal konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta pemerintah mengoptimalkan dialog dalam menangani konflik. Menurutnya, harus ada solusi yang disampaikan pemerintah kepada warga.
“Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengukuran lahan, memaksimalkan upaya dialog dan musyawarah bersama masyarakat untuk membicarakan resolusi atas rencana pembangunan kawasan wisata tersebut, dan tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal,” kata Gus Fahrur, Rabu (13/9/2023).
Ia meminta pemerintah mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang. Ia ingin masyarakat setempat merasakan kemakmuran dari pembangunan tersebut.
“Pemerintah juga harus memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin dan mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika melakukan pengukuran lahan,” ujar Gus Fahrur dikutip dari DetikCom.
Selain itu, ia menyerukan agar aparat menghormati hak asasi warga. UUD 1945 dan Pancasila harus dijunjung.
“Aparat keamanan harus menghormati hak asasi warga negara atas tanahnya, terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai amanat UUD 45 dan Pancasila,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah buka suara mengenai konflik di Rempang. Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes terhadap proyek pengembangan Rempang.
“Nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” kata Jokowi, Selasa (12/9/2023).
Ia menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi. “Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi.
Menurutnya, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik, sehingga terjadi masalah,” pungkas Jokowi. [wip]