(IslamToday ID) – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti aksi bentrok dan kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ia menegaskan rakyat tidak boleh dikorbankan.
“Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus juga ditegakkan,” kata Hasto dikutip dari DetikCom, Rabu (20/9/2023).
Ia mengatakan, dalam penanganan konflik tersebut, pemerintah harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan warga Rempang. Hal itu untuk mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan dalam persoalan hukum.
“Di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi harus juga mengedepankan keadilan, kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum dan kemudian dengan cara dialog,” ungkap Hasto.
“Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, ternasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pendekatan penanganan masalah di Rempang kurang pas. Kini, Luhut ingin pelan-pelan (slow down) dulu soal Rempang.
“Ya Rempang itu, mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas,” kata Luhut, Selasa (19/9/2023).
Ia kemudian berbicara soal pengalamannya dalam menangani masalah investasi yang berhubungan dengan pembebasan tanah. Ia mengatakan tak pernah ada masalah yang terjadi saat dirinya menangani pembebasan lahan. [wip]