(IslamToday ID) – Presiden Jokowi bersuara perihal Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Ia menanggapi soal ada ide pihak yang tidak mau pindah ibukota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
“Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan sudah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya,” kata Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, IKN tak memicu ketimpangan. Ia menginginkan pembangunan tidak Jawa-sentris. “Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris. Karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Jawa, 58 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia-sentris,” jelas Jokowi dikutip dari DetikCom.
“Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17.000 yang lainnya mestinya ada pemerataan,” lanjutnya.
Menurut Jokowi, IKN membuat pemerataan ekonomi serta pemerataan penduduk. Ia yakin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” lanjutnya.
Sebelumnya, PKS menggelar Rapimnas kampanye nasional 2024. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibukota negara tetap di Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.
“Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta,” ujar Sohibul, Ahad (26/11/2023).
Ia mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Ia mengatakan PKS menilai ibukota tidak perlu pindah ke Nusantara.
“Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibukota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta,” katanya.
Ia mengatakan ibukota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Ia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.
“Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN, dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. [wip]