(IslamToday ID) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku tak mempermasalahkan pernyataan pegiat media sosial yang juga politisi PSI, Ade Armando yang menyebut DIY sebagai manifestasi politik dinasti.
“Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja,” kata Sultan di kompleks Kepatihan, Pemprov DIY, Senin (4/12/2023).
Namun, Sultan mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (UU).
Menurut Sultan, sikap pemerintah itu telah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi. Ia pun menegaskan bahwa pemerintahan di DIY hanya menjalankan beleid yang berlaku.
“Sehingga, bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanahkan gubernur (dijabat) Sultan dan wakil gubernur, Pakualam. Ya melaksanakan itu aja,” ungkapnya dikutip dari CNN Indonesia.
Ada tidaknya unsur dinasti politik dalam peraturan ini, Sultan berpandangan bahwa itu semua tergantung persepsi publik. Intinya, lanjutnya, DIY telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja bunyi UU Keistimewaan-nya itu,” imbuh Sultan.
“Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan, gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, Undang-undang Dasar,” sambung Raja Keraton Yogyakarta itu.
Sebelumnya, Ade Armando menyindir aksi BEM UI, UGM, dan sejumlah BEM lain yang salah satunya mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.
Ade terutama menyoroti kaos yang mereka gunakan bertuliskan ‘Republik Rasa Dinasti’. Ia merasa ironis dengan aksi tersebut sebab politik dinasti sesungguhnya menurut Ade justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka.
Namun belakangan, Ade Armando menyampaikan permohonan maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.
“Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Ade dikutip dari DetikCom.
Ade mengaku mendengar kabar bahwa akan ada aksi tangkap dirinya serta kabar DPW PSI Yogyakarta akan digeruduk massa. Ia pun menegaskan apa yang disampaikannya merupakan sikap politik pribadinya.
“Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta, saya harus clear-kan. Apa yang saya sampaikan di video saya tersebut adalah pandangan saya, sikap politik saya, ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik, maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta,” jelasnya.
“Itu sepenuhnya pandangan saya, tapi karena itu mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ade pun menyayangkan rencana penggerudukan kantor DPW PSI tersebut. Ia mengungkapkan bahwa semua yang ada di video itu merupakan opini pribadinya.
“Saya menyayangkan kenapa ada rencana aksi geruduk kantor PSI di Jogja. Isi video yang diributkan itu sepenuhnya opini saya, sama sekali tidak mewakili PSI,” pungkasnya. [wip]