(IslamToday ID) – Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi merespons pernyataan Presiden Jokowi mengenai debat capres-cawapres harus mengedukasi. Menurutnya, yang seharusnya mengedukasi masyarakat adalah para pejabat.
“Yang lebih penting mengedukasi adalah pejabat yang keluar dari Istana. Jangan sampai pejabat ikut-ikutan memihak. Menyatakan sesuatu yang jelas-jelas melanggar dinyatakan tidak melanggar. Itu memalukan,” kata Karim dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (10/1/2024).
Ia lantas meminta presiden untuk kembali netral dan tidak memihak pada paslon capres-cawapres tertentu. “Pak Presiden kembalilah kepada jalur presiden sebagai presiden yang sudah bersumpah. Sebab pemilu ini harus diselamatkan menurut wilayah integritasnya,” tegasnya.
Karim menilai integritas perlu diselamatkan karena saat ini integritas pemilu telah tercoreng dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Integritas pemilu harus diselamatkan karena pemilu sudah tercoreng dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Meskipun secara hukum sudah final dan mengikat, aturan tersebut hanya akan memberikan kepastian hukum, tapi tidak memberikan keadilan,” terangnya.
Dirinya pun meminta agar Jokowi dan pihak-pihak yang diuntungkan dengan putusan MK untuk tidak memanfaatkan keputusan tersebut untuk maju ke ajang kontestasi.
“Namun karena terus dipakai maka masalah etika terus muncul. Saya khawatir apabila paslon 2 ini menang isu yang terkait MK akan menjadi duri dalam daging, hingga menyebabkan permasalahan legitimasi,” kata Karim.
Dengan fakta-fakta yang ada, Karim dengan tegas mengatakan Jokowi tidak netral. “Apalagi di sana ada trah biologis yang bersangkutan. Itu sulit. Apalagi apa yang terjadi dan tertampilkan sudah mengatakan dan mengumumkannya sendiri tentang keberpihakan, arah dukungan,” tuturnya.
Karim lantas meminta kepada Jokowi di akhir masa jabatannya sebegai presiden untuk melakukan hal-hal baik yang dapat dikenang oleh masyarakat, bukan justru sebaliknya.
“Kembalilah ke jalan yang benar sebagai presiden. Dukungannya hanya disalurkan pada tanggal 14 Febuari, tapi tidak perlu diumbar. Saya juga tidak bosan mengingatkan bagi pejabat dukungan politik, preferensi politik itu adalah aurat yang harus dijaga,” pungkasnya. [ran]