(IslamToday ID) – Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Prof Henri Subiakto menilai calon presiden (capres) Prabowo Subianto memiliki masalah dengan departemen yang dipimpinnya, lantaran dianggap tidak menguasai panggung debat capres yang mengusung tema pertahanan.
“Pak Prabowo dinilai kurang maksimal (dalam debat), menunjukkan kalau beliau ada masalah ketika menjadi Menteri Pertahanan,” kata Henri dikutip dari YouTube Kanal Anak Bangsa, Rabu (10/1/2024).
Permasalahan tersebut, kata Henri, mengenai komunikasi. “Kemungkinan komunikasinya tidak terlalu baik dengan para eselon satu, dirjen-dirjennya atau Pak Prabowo tidak mampu menyerap masukan-masukan tersebut,” tuturnya.
“Karena namanya menteri seharusnya bisa menjelaskan. Menjelaskan tentang strategi ke depan, apa yang dulunya masalah dan sudah ditangani. Justru banyak pertanyaan dari Anies dan Ganjar tidak terjawab,” sambungnya.
Akademisi ini kemudian meragukan kapasitas Prabowo apabila terpilih menjadi presiden. Padahal, menurutnya, pemimpin harus mampu mengartikulasi visi misi kepemimpinannya dalam bahasa-bahasa yang mudah dipahami.
“Ini jadi menteri pertahanan saja sulit menjelaskan, menunjukkan kapasitasnya, apalagi mau jadi presiden,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Henri juga menyuarakan kekhawatirannya mengenai jalannya pemilu yang terindikasi terdapat kecurangan. Mulai dari adanya peraturan yang terpaksa diubah untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok hingga matinya fungsi DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat.
“Kalau saya lihat legislatif tergantung bos-bosnya. Saat ini banyak persoalan, banyak hal yang harus diklarifikasi oleh parlemen, tapi justru banyak diam,” tuturnya.
“Tapi kita lihatlah karena tidak semua di 02, ada yang di 01 dengan PKS merupakan oposisi yang ada Nasdem. Tapi Nasdem dan PKB yang setengah-setengah karena menterinya masih ada di situ. Tapi mestinya mereka harus tetap kritis karena punya kepentingan,” sambungnya.
Untuk itu, Henri menganggap perlunya orang-orang dari civil society dan media untuk membantu menyuarakan rakyat Indonesia, NKRI untuk menjaga demokrasi berjalan netral, jujur, dan adil. [ran]