(IslamToday ID) – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan kedewasaan demokrasi di Indonesia dapat terwujud apabila Presiden Jokowi dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2024 ini.
Salah satunya dengan mengatakan dengan tegas bahwa dalam pemilu ini dia tidak mendukung paslon 02 di mana sang anak menjadi cawapres.
“Harus ada ketegasan dari Pak Jokowi, tapi sekali lagi demokrasi kita yang hampir matang hanya membutuhkan dua kali pemilu lagi 2024 dan 2029 untuk matang, itu membutuhkan kedewasaan, kematangan,” kata Andi dikutip dari YouTube Keadilan TV, Selasa (30/1/2024).
“Kedewasaan, kematangan itu antara lain bisa dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengatakan dirinya akan menjaga netralitas aparat. Pak Jokowi-nya tidak apa-apa apabila secara naluri PSI atau 02 karena anaknya ada di situ karena sudah kepalang basah, tapi jaga aparat dan ASN netral, penyelenggara pemilu netral. Dan harus netral apa yang diucapkan dengan yang di belakang,” sambungnya.
Apabila lain diucapkan dengan apa yang dilakukan pasti akan menimbulkan polemik. Akan banyak kalangan yang menganggap bahwa keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Gibran merupakan bentuk nepotisme.
“Nepotisme ini yang menjadi sumber utama kejatuhan kita di 97-98, kenapa akhirnya ada reformasi. Reformasi demokrasi itu salah satu buahnya adalah Jokowi jadi walikota, gubernur, presiden,” kisahnya.
Meski tidak dipungkiri banyak anak pejabat yang juga maju sebagai caleg, namun bukan nepotisme karena mereka tidak mengubah aturan.
“Ada satu keputusan konstitusi yang harus menjaga hukum, moral, dan etika. Keputusannya dianggap melanggar etika berat yang akhirnya pamannya Mas Gibran dicopot jabatannya sebagai ketua MK, itu ada sesuatu yang benar-benar salah, berbahaya bagi demokrasi kita,” ujarnya.
Untuk mengembalikan demokrasi ke jalannya, katanya, seharusnya diperlukan konsolidasi masyarakat sipil. “Masyarakat sipil di Indonesia itu adalah gabungan dari aktivis, LSM, mahasiswa, kemudian ada pers yang kemudian bergandengan dengan kekuatan-kekuatan politik yang memang bersepakat untuk menjaga demokrasi,” pungkasnya. [ran]