(IslamToday ID) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa para akademisi dan kampus tidak bisa diintervensi dalam hal apa pun.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan soal tudingan bahwa ada dugaan intervensi PDIP terhadap para akademisi dan kampus untuk menyerukan kritik terhadap kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
“Mana ada kampus bisa diintervensi,” tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini meyakini bahwa seruan para akademisi dan kampus-kampus yang menyebar luas saat ini merupakan gerakan kebenaran. Apalagi, Hasto menyebut jika para akademisi dan kampus-kampus punya keyakinan tersendiri dalam menyikapi persoalan bangsa.
“Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang ditaati dan mereka punya integritas,” ungkapnya.
Hasto menyakini jika ada tudingan gerakan tersebut ada yang mendalangi maka justru akan semakin membesarkan gelombang seruan para akademisi dan kampus-kampus soal kondisi demokrasi. Menurut dia, tak ada yang bisa melawan gerakan kampus, bahkan mantan Presiden Suharto sekalipun.
“Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran, tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang bergerak. Harusnya autokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi. Pak Harto saja tidak bisa melawan gerakan mahasiswa.
Dia pun menegaskan kembali PDI Perjuangan tak berkepentingan di dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut. “Karena itu sama saja mengerdilkan. Di antaranya otoritas di perguruan tinggi yang begitu independen,” ucap Hasto.
Ia juga menyebut bagaimana partai berlambang banteng moncong putih ini sangat taat pada aturan yang berlaku di kampus terutama terkait dengan kampanye. “Jadi, tidak pernah ada pemikiran sedikitpun bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ini murni muncul suara rakyat,” pungkas Hasto.
Seperti diketahui, Sejumlah akademisi di sejumlah perguruan tinggi terus menyuarakan kritik mereka terhadap praktik demokrasi dan bernegara. Gerakan tersebut kian meluas dalam beberapa waktu terakhir dimulai sejak Petisi Bulaksumur UGM pada 31 Januari lalu. Gerakan petisi Bulaksumur di Kampus UGM itu turut menjadi perhatian publik.(hzh)