(IslamToday ID) – Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki etika dan moral. Hal itu ia sampaikan di hadapan ribuan orang yang menghadiri kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud MD di RTH Maron Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).
“Harus (memilih pemimpin yang) pintar, punya etika dan moral, menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin,” kata Megawati dikutip dari Law-Justice.
Disamping itu, ia meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang mumpuni dan memiliki rekam jejak yang baik. Sebab, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh sosok yang bodoh dan tidak bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik.
“Kita ini disuruh berpemilu itu kenapa toh? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses lima tahunan, untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni. Nah mumpuni itu opo? Kalau ada pemimpin yang bodoh mau dipilih apa tidak?” ujar Megawati ditimpali teriakan ‘tidak’ dari massa yang hadir.
Ia kembali menyinggung intimidasi dan tekanan yang diterima masyarakat jelang pencoblosan pada 14 Februari. Megawati menegaskan, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam Pemilu 2024.
Ia pun mengingatkan norma-norma yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu yang diatur terkait pejabat yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
“Yang namanya pemimpin dari presiden, menteri, pejabat, dan lainnya, maka tidak boleh mempergunakan fasilitas yang namanya fasilitas negara,” ujar Presiden ke-5 RI itu.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi terus terjadi jelang pencoblosan 14 Februari. Distorsi tersebut bahkan terjadi di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi.
Distorsi pertama terjadi saat etika dan hukum tak dijalankan dengan beriringan. Puncaknya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Tegasnya, publik tentu tak bisa tutup mata dengan konflik kepentingan di dalam pencalonan tersebut. Apalagi ketua MK yang memutuskan adalah Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman dari Gibran.
“Menjadi persoalan etis ketika sedang menjabat, seseorang apalagi ketika menjadi panglima tertinggi, penguasa tertinggi, kemudian dengan cara-cara oleh keputusan MKMK dikatakan tidak etis, itu tetap dilanjutkan. Sehingga terjadi conflict of interest,” ujar Hasto. [wip]