(IslamToday ID) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menganggap pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam adalah langkah yang benar. Terlebih saat ini Mahfud maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendampingi Ganjar Pranowo.
“Saya mengajarkan kepada anak-anak saya (kader PDIP) moral dan etika,” kata Mega dikutip dari YouTube KOMPAS TV, Jumat (9/2/2024).
Menurutnya, politik moral dan etika masih penting untuk dijalankan. Sementara tidak mundurnya menteri-menteri PDIP dari kabinet Jokowi juga merupakan sebuah etika.
“Bagi saya itu juga etika berpolitik. Pentingnya track record, ada disiplinnya itu etika, ada moralnya. Gak boleh berantem satu sama lainnya. Yang paling bahaya (dalam proses pergantian menteri) bila penggantinya tidak bisa berkonsolidasi, negara akan begini (mengalami guncangan),” paparnya.
Sementara mengenai urungnya rencana mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani karena diisukan tidak mendapatkan restu dari dirinya, Mega mengatakan bahwa kepentingan bangsa dan negara lebih utama.
“Berpikirnya begini, ini permainan yang seharusnya sudah berjalan dengan baik. Pemilu ini bukan sebuah akhir, hanya sebuah proses dan semua sudah ada jangka waktunya. Kalau semua saya suruh mundur, yang rugi bangsa dan negara,” tuturnya.
Tidak hanya berlaku bagi Sri Mulyani. Imbauan untuk tetap berada di dalam kabinet Jokowi juga berlaku bagi para menteri PDIP meski beberapa di antaranya mengaku sudah tidak nyaman dengan keadaan saat ini.
“Saya bilang ke para menteri untuk stay karena kalau ada orang yang mau dimasukkan (dalam kabinet) pasti akan berebut. Segala masuk sementara waktu kerjanya tinggal delapan bulan lagi. Itu juga kalau (penggantinya) the best, mumpuni, mengerti (calon penggantinya). Dan belum tentu orang itu mau,” kata Presiden RI ke-5 tersebut.
“Seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu, bukan untuk kepentingan pragmatis. Terus kalau semua menteri suruh lepas (mundur) bagaimana nasib bangsa ini. Memang presiden bisa jalan sendiri? Itulah makanya dibikin kabinet,” lanjutnya.
Mega lantas mengatakan apabila semua menteri dikeluarkan padahal banyak yang memiliki kinerja baik dan digantikan dengan orang yang hanya ingin menjadi menteri dengan minim ilmu pengetahuan dan politik, tentu akan berakibat fatal bagi bangsa. “Saya masih memikirkan perundangan, bukan asal maunya saya,” pungkasnya. [ran]